Browsing Doctor of Law by Issue Date
Now showing items 41-60 of 109
-
PEMILIHAN UMUM SEBAGAI IMPLEMENTASI KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penelitian ini mengambil sedikit dari sekian banyak persoalan tata negara Indonesia, yaitu tentang: PEMILIHAN UMUM SEBAGAI IMPLEIVENTAS1 KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA. Tujuan penulisan ini sederhana, yaitu hendak ... -
POLlTlK HUKUM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN PEMERINTAH PASCA PERUBAHAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Fokus isu utama dalam riset ini bertujuan menjelaskan, (a) mengapa pengujian peraturan daerah (Perda) dilakukan oleh pemerintah padahal UUD NRI Tahun 1945 pasca perubahan telah menyerahkan kewenangan itu kepada Mahkamah ... -
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN MELALUI PEMBENTUKAN PEMTURAN DAERAH (Studi Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi DIY dan Kalsel)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Disertasi ini dilatarbelakangi kewenangan daerah yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di era oto~lomid aerah dalam bingkai negara hukum, termasuk membuat peraturan daerah dala~n rangka ... -
KONSEP KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA (STUDI PERGESERAN SISTEM "DEKLARATIF' KE DALAM SISTEM "KONSTITUTIF')
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Pergeseran Sistem Deklaratif (First to Use) ke dalam Sistem Konstitutif (First to File) dalam pengaturan Merek di Indonesia dilandasi pertimbangan demi tercapainya tujuan hukum, terutama menjamin kepastian hukum dan rasa ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Desertasi ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit". Pennasalahan yang diteliti adalah apakah pengaturan tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit ... -
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2016-06-18)Penelitian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam kebijakan perizinan investasi pemerintah daerah kabupatenlkota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diadakan dengan tujuan untuk menemukan dan menganalisis ... -
INTEGRITAS KEPALA DAERAH DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KERANGKA GOOD GOVERNANCE
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-20) -
GADAI SYARIAH DI INDONESIA : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH BAGI PENGEMBANGAN GADAI SYARIAH YANG BERKEADILAN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-22)Keuangan syariah, khususnya melalui gadai syariah, sesungguhnya bisa menjadi alternatif keuangan jangka pendek untuk menopang 98% usaha mikro di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat persoalan yang masih ... -
HUKUM PENATAAN RUANG BERBASIS BUDAYA KRATON YOGYAKARTA (KAJIAN DARI ASPEK BUDAYA HUKUM)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian disertasi ini dilandasi oleh adanya tantangan saat ini dalam melakukan penataan ruang DIY karena kota Yogyakarta sebagai intinya merupakan sebuah kota pusaka budaya. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan ... -
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DANA INFAK UNTUK WAKAF TANAH DI MASJID ADZ-DZIKRA DUSUN JIRAK KELURAHAN BOKOHARJO KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-08)Masjid adalah perangkat masyarakat yang pertama didirikan oleh Rasulullah. Di zaman Nabi Muhammad masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi. Dalam kegitan tersebut pastinya membutuhkan dana untuk bisa berjalan ... -
KONSTITUSIONALISME DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK (STUDI: KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2019-06-07)Konstitusionalisme kontrak perdata dalam kebijakan pembangunan hukum kontrak pertambangan minyak dan gas bumi (Migas) guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dinilai sangat penting untuk dikaji ulang secara komprehensif, ... -
KEWAJIBAN NEGARA PERIHAL PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL (STUDI TENTANG TRADISI NENO BO`HA)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-13)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk menciptakan suatu tatanan dunia baru yang lebih egaliter, yang lebih ramah terhadap anak dan perempuan. Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beragam suku bangsa. ... -
PROBLEMATIKA KEWENANGAN DALAM LEMBAGA ADMINISTRASI PERWAKAFAN DI INDONESIA (Studi Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Implikasi terhadap Keberlangsungan Aset Wakaf)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2019-12-20)Disertasi ini dilatarbelakangi oleh adanya dua lembaga, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta ikrar wakaf. ... -
Pemberdayaan Mualaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 Perspektif Fikih Zakat
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini mengungkapkan pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini, BAZNAZ berupaya memberikan pemberdayaan khusunya kepada mualaf asal agama Budha di kecamatan Kaloran Kabupaten ... -
POLITIK HUKUM PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF PASAL 34 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-02-25)Hadirnya rumah sakit privat yang dikelola dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit membawa dampak bergesernya tujuan hadirnya rumah sakit yang sebelumnya adalah ... -
REKONSTRUKSI KEWENANGAN EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-06-06)Dinamika tarik ulur kewenangan antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah mengakibatkan pertentangan norma dari peraturan perundang-undangan yang ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAANMENUJU TERWUJUDNYA INKLUSI DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-06-24)Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis norma perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak atas pekerjaan agar dapat mengonstruksikan konsep perlindungan yang lebih baik ... -
REFORMULASI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KEKERASAN KOLEKTIF TERHADAP ORANG MELALUI SARANA NONPENAL DALAM PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-07-04)Dinamika dalam perkara tindak pidana kekerasan kolektif di Indonesia dapat dikemukakan, bahwa secara filosofis yang mendorong terjadinya kekerasan kolektif di Indonesia adalah terjadinya ketidak-sesuaian antara keinginan ... -
PERUBAHAN SISTEM KEWARISAN HARTA PUSAKO TINGGI DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETANYA DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-07-04)Fokus penelitian adalah perubahan sistem kewarisan Harta Pusako Tinggi dan model Penyelesaian Sengketanya di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyelesaian sengketa Harta ... -
DINAMIKA HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Studi tentang Diskursus Pilihan antara Negara Federal dan Negara Kesatuan)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-07-25)Pengelolaan hubungan pusat dan daerah yang sentralistik pada masa orde lama dan orde baru, telah memunculkan kompleksitas masalah ketatanegaraan. Setidaknya, sistem ini telah melahirkan ketimpangan yang begitu besar ...