Browsing Doctor of Law by Issue Date
Now showing items 21-40 of 109
-
KASUS KOMANDO JIHAD DITINJAU DARI PERSPEKTIF INDEPENDENSI DAN TRANSPARANSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-02-22)Kekuasaan kehakiman sebagai rangkaian sistem penegakan hukum dan keadilan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan penvujudan dari prinsip the rule of law atau negara hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi negara. ... -
KEDUDUKAN DAN WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-03-29) -
PERADILAN AGAMA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERKEMBANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
(Universitas Islam Indonesia, 2011-09-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pola dan perurutan perkembangan Icedudukan, Icelembagaan, dail Icompetensi Peradilan Agama (PA) dari UU No.7 Th 1989 sampai UU No. 50 Th 2009 dan implikasinya; (2) apakah ... -
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU SAKAI (Studi tentang Peraturan Hukum dan Implementasinya terhadap Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Konflik Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)
(Universitas Islam Indonesia, 2011-12-20)Disertasi ini bertujuan menjawab pertanyaan akademis tentang perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum Suku Sakai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan hukum normatif, yakni; penelitian yang bertolak ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA MENURUT PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN MALAYSIA DAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) INDONESIA-MALAYSIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-03-13) -
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP HAK EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-06-28)Perseroaan telah berkembang menjadi entitas sosial yang berkemampuan dalam melanggar dan membela HAM. Secara akademik apakah perusahaan sebagai entitas privat dapat ditarik masuk ke dalam HAM. Berbagai praktek pengelolaan ... -
WASIAT WAJIBAH SEBAGAI ALTERNATIF MENGAKOMODASI BAGIAN AHLI WARIS NONMUSLIM DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-10-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis kedudukan ahli waris non-muslim dalam hukum posisitif dan hukum Islam di Indonesia, dan menganalisis dan menjelaskan alasan bahwa ahli waris non-muslim tidak ... -
AL-QARDH DAN AL-QARDHUL HASAN SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN TANGGUNG SAWAB SOSIAL PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-10-26)Program al-qardhul hasan merupakan aktivitas perbankan syariah yang dapat memberikan respon positif pada upaya pemberdayaan masyarakat. Program ini memiliki banyak kesamaan dengan program corporate social responsibility ... -
IMPLIKASI KETERBATASAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP KEPENTINGAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kinerja DPD Periode 2004-2009 di Bidang Legislasi, Pengawasan dan Anggaran)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-12-19)Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional. Namun kerena DPD diberi hngsi sangat terbatas, baik di bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran, membuat ... -
WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KONTRAK DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2014)Di dalam sistem Civil Law, termasuk dalam sistem hukurn Indonesia, kontrak dan perbuatan melawan hukurn diatur dalam satu generik perikatan. Peraturan dalam satu generik perikatan menirnbulkan terjadinya turnpang tindih ... -
CORPORATE RESCUE : KEY CONCEPT DALAM KEPAILITAN KORPORASI
(Universitas Islam Indonesia, 2014)Permasalahan pokok yang diteliti dalam disertasi ini adalah pailitnya perusahaan-perusahaan solvable dan yang viable (prospektif) di pengadilan niaga.Seperti pailitnya PT. Modern Land Reality, PT. Asuransi Jiwa ... -
PELAKSANAAN PENGAWASAN PANITIA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2014-01-10) -
TINJAUAN YURIDIS NOTIFICATION (PEMBERITAHUAN) KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MERGER BANK DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-03-12)Merger bank merupakan salah satu strategi pilihan bisnis dari pemegang saha~n bank guna menghindari penambahan modal guna memenuhi persyaratan minimum kecukupan modal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank ... -
PENYELESAIAN UTANG BLBI DALAM KAJIAN HUKUM RESPONSIF DAN REPRESIF
(Universitas Islam Indonesia, 2014-05-12)Peristiwa hukum gagal bayar piutang tak tertagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berawal dari upaya penanggulangan hsis moneter tahun 1998 di Indonesia, menjelma menjadi kasus gagal bayar yang sangat ... -
KEBEBASAN BERAKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-06-19)Hukum Islam memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang, yakni kebebasan membuat akad (bernamaltidak bernama) dan kebebasan membuat klausul sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu, secara umum hukum ... -
POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDY KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH)
(Universitas Islam Indonesia, 2015)Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia dibentuk dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan untuk mewujudkan salah satu tujuan nasuional Negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, serta amanah dari Pasal32 ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24lPUVI/ 2008 TERHADAP QUOTA 30% KETERWAKlLAN PEREMPUAN DALAM PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF PROVINSI RIAU PERIODE 2009-2014
(Universitas Islam Indonesia, 2015)Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan Affirmative Action pemenuhan kuota 30% ketenvakilan perempuan di Parlemen menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun ... -
ABSORPSI KONSEP QISAS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM REGULASI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DI MASA MENDATANG (STUDI KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) 2015 TERKAIT BAB XXIII-XXV TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)