Browsing Doctor of Law by Title
Now showing items 68-87 of 109
-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAANMENUJU TERWUJUDNYA INKLUSI DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-06-24)Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis norma perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak atas pekerjaan agar dapat mengonstruksikan konsep perlindungan yang lebih baik ... -
PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT: STUDI MENGENAI PELAKSANAAN HAK ULAYAT DAN SUMBERDAYA ALAM SUKU BADUY
(Universitas Islam Indonesia, 2010)Penelitian ini adalah tentang Hukum Adat Masyarakat Baduy, Hak Ulayat dan Sumber Daya Alam Suku Baduy, serta Pola Penyelesaian Sengketa antara mereka. Penelitian yarlg bersifat non-doktrinal dengan menggunakan metode ... -
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-19)Penelitian Desertasi ini ditujukan untuk menganalisis (1) problematika pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2) implementasi sistem ... -
PERUBAHAN SISTEM KEWARISAN HARTA PUSAKO TINGGI DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETANYA DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-07-04)Fokus penelitian adalah perubahan sistem kewarisan Harta Pusako Tinggi dan model Penyelesaian Sengketanya di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyelesaian sengketa Harta ... -
POLITIK HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA REFORMASI
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-08-19)Pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berbasis hasil perolehan suara pemilu legislatif sebelumnya dalam bentuk produk legislasi masih menyisakan pemikiran pro dan kontra yang ditandai dengan ... -
POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI Studi tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010)Tekanan pada pemerintahan era reformasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu telah menimbulkan dilema dengan konsekuensinya masing-masing. Apakah adili clan dihukum, adili kemudian ampuni, tidak ada pengadilan ... -
POLITIK HUKUM NEGARA KESEJAHTERAAN: Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahtersan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007)Telaah teori dan praktik Negara Kesejahteraan dalam penelitian ini ditemukan penyebab tidak efektifnya hukum dan kebijakan pemerintah sebagai sarana perubahan masyarakat berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan ... -
POLITIK HUKUM PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF PASAL 34 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-02-25)Hadirnya rumah sakit privat yang dikelola dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit membawa dampak bergesernya tujuan hadirnya rumah sakit yang sebelumnya adalah ... -
POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA PASCA ORDE BARU
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-07-20)Korupsi telah menjadi persoalan yang terus terjadi disetiap negara dimana saja. Karena begitu berbahayanya korupsi, setiap negara berlomba untuk membersihkan negaranya dari masalah yang timbul dari korupsi. Sebab-sebab ... -
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN LEBONG
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-16)Fokus isu utama dalam penelitian ini bertujuan menganalisis, mengkaji, dan menjelaskan: Pertama, politik hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong tentang perlindungan hukum masyarakat hukum adat yang selanjutnya ... -
POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-04)Politik hukum penerapan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi sangat urgen dan fundamental. Tujuannya untuk; 1) Menemukan original intent dan ratio legis UUD 1945 dalam menentukan syarat negarawan ... -
POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDY KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH)
(Universitas Islam Indonesia, 2015)Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia dibentuk dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan untuk mewujudkan salah satu tujuan nasuional Negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, serta amanah dari Pasal32 ... -
POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU: MENGGAGAS PEMBENTUKAN PENGADILAN PEMILU DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-03)Sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) sudah menjadi fenomena hukum dan politik tersendiri di Indonesia yang seringkali menimbulkan kompleksitas hukum dan politik tersendiri pula, namun sayangnya belum tersedia institusi ... -
POLlTlK HUKUM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN PEMERINTAH PASCA PERUBAHAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Fokus isu utama dalam riset ini bertujuan menjelaskan, (a) mengapa pengujian peraturan daerah (Perda) dilakukan oleh pemerintah padahal UUD NRI Tahun 1945 pasca perubahan telah menyerahkan kewenangan itu kepada Mahkamah ... -
PRINSIP PROFESIONALITAS SEBAGAI LANDASAN UNTUK MEWUJUDKAN NOTARIS YANG CAKAP DAN BERINTEGRITAS DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-02-15)Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip profesionalitas dalam kaitannya dengan kecakapan dan integritas profesi hukum, khususnya Notaris selaku pejabat sui generis yang ... -
PROBLEMATIK SISTEM HUKUM PIDANA DAN IMPLIKASINYA PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-08-02) -
PROBLEMATIKA KEWENANGAN DALAM LEMBAGA ADMINISTRASI PERWAKAFAN DI INDONESIA (Studi Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Implikasi terhadap Keberlangsungan Aset Wakaf)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2019-12-20)Disertasi ini dilatarbelakangi oleh adanya dua lembaga, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta ikrar wakaf. ... -
REFORMULASI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL STUDI DINAMIKA DAN KEBERLANJUTAN NAGARI DI SUMATERA BARAT
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-08-16)Penelitian ini menganalisis birokratisasi adat dalam relasi antara negara dengan nagari yang ditemukan dalam produk hukum dan kebijakan yang ada di Indonesia, dari masa kolonialisme hingga era reformasi. Penelitian ini ... -
REFORMULASI KONTRAK KONSUMEN BERBASIS ASAS GOTONG ROYONG
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-06-27)Praktek kontrak konsumen di Indonesia terlihat tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pihak konsumen, dikarenakan penggunaan asas kebabasan berkontrak yang tidak diimbangi dengan kultur masyarakat Indonesia yaitu ... -
REFORMULASI PENGATURAN KEDUDUKAN MANDIRI PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-08-21)Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) pada dasarnya memiliki corporate personality. Corporate personality tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa BUMN Persero memiliki kemandirian baik ...