PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Abstract

Penelitian Desertasi ini ditujukan untuk menganalisis (1) problematika pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2) implementasi sistem perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Desa, (3) Untuk menemukan konsep ideal pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan Dana Desa yang akuntabel di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, masih rendahnya pemahaman tentang peraturan desa mengenai pengelolaan dana desa bagi aparatur desa SDM di desa belum mampu membuat laporan pertanggungjawaban yang mengikuti standar karena terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Kedua, Bupati berperan dalam pengawasan dana desa, melakukan verifikasi data jumlah desa dan dokumen persyaratan penyaluran. Selain itu penetapan aturan perincian dana desa per desa dan pedoman teknis serta evaluasi pelaksanaan didanai oleh dana desa. Ketiga, Konsep ideal pertanggungjawaban hukum dalam bentuk pemberian subsidi kepada desa, dengan memberikan bantuan secara prioritas yang perlu dikembangkan di desa tersebut. Mengkonstruksi dalam pengawasan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan yang menekankan prinsip terbuka atau transparan, berkualitas, dan akuntabel hal ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tanggungjawab dimaknai sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu. Banyaknya dana desa yang dikelola oleh desa menjadikan peran pemerintah desa semakin vital dalam meningkatkan pelayanan publik dan harus mampu memanajemen organisasinya.