Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1301-1320 of 1560
-
HAK INISIATIF ANGGOTA DPRlD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2004 - 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2012-03-09)Fakta yang ada inenunjukkan kuantitas penggunaan hak inisiatif DPRD Provinsi DIY selama dua periode yaitu periode 1999-2004 dan periode 2004-2009 cenderung rendah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas kinerja dan ... -
PENGATURAN SENGKETA BATAS WILAYAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Sengketa Antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-02-02)Salah satu masalah belum dicapainya kesepakatan mengenai titik-titik batas antara kedua daerah ini terutama menyangkut bagian wilayah yang mungkin dianggap memiliki nilai strategis oleh kedua belah pihak. Persoalan yang ... -
POLITIK HUKUM KELEMBAGAAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PADA MASA ORDE BARU DAN PASCA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2013-05-11)Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) merupakan bagian kekuatan negara yang berperan penting dalam mewujudkan, memperjuangkan, dan menegakkan kedaulatan serta kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan ... -
ASPEK YURIDIS PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT (Studi Terhadap Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Deli Serdang)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-07-20)Penelitian ini akan menjelaskan tentang proses “peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang” yang dilakukan oleh Partai Politik Demokrat, Partai Golongan Karya ... -
PERGESERAN KEKUASAAN LEGISLASI DARI EKSEKUTIF KE LEGISLATIF DALAM PEMBENTUKAN PERDA DI KABUPATEN MAGELANG MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004
(Universitas Islam Indonesia, 2011-03-22)Gerakan reforrnasi 1998 telah membawa angin perubahan dalarn penyelenggraan Pemerintahan di Indonesia, sistem Pemerintahan yang sentralistik dengan UU No, 5 tahun 1 974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah digantikan ... -
PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (DKPP) DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-09-01)Pelaksanaan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) dalam pelanggaran kode etik dalam pemilihan legislatif Kabupaten Cianjur tahun 2014 untuk mengetahui proses penyelesaian secara hukum ... -
IMPLEMENTASI DESENTRALISASI BIDANG PENDlDlKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO : 13 TAHUN 2006 TlNGKAT SD DAN SLTP Dl KABUPATEN PAMEKASAN
(Universitas Islam Indonesia, 2011-03-22)Implementasi Desentralisasi Bidang Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tingkat SD Dan SLTP Di Kabupaten Pamekasan. Tesis Yogyakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ... -
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN (STUDI TERHADAP KEBIJAKAN DAN PENGATURAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2004-2009)
(Universitas Islam Indonesia, 2011-01-03)Gerakan reformasi 1998 melahirkan Amandemen UUD 1945 sudah empat kali dan diantara hasil amandemen UUD 1945 itu adalah melahirkan anggaran APBN untuk pendidikan minimal 20%. Betapa pentingnya pendidikan bagi kemajuan ... -
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BPSK SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-02-15)Konsumen seringkali tidak mengerti langkah apa yang harus ditempuh ketika dirinya dihadapkan pada suatu sengketa dengan pelaku usaha. Karena terbatasnya pemahaman dan kekuatan yang dimilikinya, konsumen tidak mengerti ... -
PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO
(Universitas Islam Indonesia, 2011-01-11)Kelembagaan organisasi publik merupakan aspek yang sangat penting dalam menopang peran dan fungsi pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah. Karena sedemikian pentingnya arti organisasi sebagai bagian pokok dari ... -
BUDAYA HUKUM DESAIN INDUSTRI PENGRAJIN GERABAH/KERAMIK DI PUNDONG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-18)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Budaya Hukum masyarakat pengrajin gerabah/keramik dengan berlakunya UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana sikap dan presepsi pengrajin ... -
HAK PILIH TNI DAN POLRI DALAM PEMILU DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2011-01-29)Pemilihan Umurn yang demokratis adalah pemilu yang dapat memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memberikan suaranya, tidak terkecuali bagi anggota TNI dan Polri. Artinya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat ... -
PENETAPAN TARIF ASURANSI OLEH OJK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-01-29)Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang mengatur pelaksanaan usaha sektor keuangan, termasuk usaha asuransi. Dalam menjalankan wewenangnya terkait dengan pengaturan dan pengawasan sektor usaha asuransi, diterbitkanlah ... -
PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Terhadap Putusan Uji Materiil Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi YudisiaI)
(Universitas Islam Indonesia, 2010-07-31)Baik secara konstitusional maupun berdasarkan Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Komstitusi yang dirnuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 mempunyai wewenang untuk melakukan uji materiil terhadap Undang-undang Nomor ... -
WAKIL MENTERI DALAM KABINET-KABINET INDONESIA ( STUDI TERHADAP PEMBENTUKAN DAN PERGESERANNYA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA )
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-11-24)Penelitian ini berjudul Wakil-Wakil Menteri Dalam Kabinet- Kabinet Indonesia (Studi terhadap pembentukan dan Pergeserannya dalam system Pemerintahan Indonesia ). Penelitian ini dilator belakangi oleh adanya perdebatan ... -
SlNKRONlSASl PENGATURAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2004 Dl KOTA MAGELANG
(Universitas Islam Indonesia, 2011-01-29)Berkenaan dengan upaya peningkatan kualitas program pembangunan, banyak ha1 yang hams diperhatikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat khususnya. Di antaranya adalah hams marnpu menciptakan suatu sistem yang kondusif ... -
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PASAL 30 UUD REPUBLIK INDONESIA 1945 MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2010-08-04)Dalam ha1 pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hakekat dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara seperti yang diamanatkan oleh UUD RI 1945 pasal30, sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan ... -
PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-03-11)Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Di Yogyakarta” penelitian ini di dasarkan karena banyaknya penyalahguna narkotika yang telah menjalani proses rehabilitasi ... -
KONSEKUENSI KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UJI MATERIIL PASAL 214 W NO.10 TAHUN 2008 TENTANG PEMlLIHAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TERHADAP HAK POLITIK PEREMPUAN
(Universitas Islam Indonesia, 2010-07-31) -
KARTEL DALAM INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-04-23)Dalam kerangka pembangunan infrastruktur dalam negeri, peranan industri semen menjadi sangat penting. Namun, dengan adanya privatisasi industri semen menyebabkan industri semen dalam negeri dikuasai saham-sahamnya oleh ...