Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1241-1260 of 1560
-
PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG PARTISIPATIF OLEH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2011
(Universitas Islam Indonesia, 2013-11-09)Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukurn di daerah yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan daerah oleh Pemerintahan Daerah hendaknya partisipatif. Kabupaten Rokan ... -
KELEMBAGAAN LEGISLATIF DESA BERDASARKAN UU NO. 2211999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UU NO. 3212004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2013-10-31)Studi ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan kedudukan lembaga legislatif desa menurut UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan masalah yang diajukan ... -
GAGASAN PENGALIHAN KEMBALI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DARI MAHKAMAH KONSTITUSI KEPADA MAHKAMAH AGUNG
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-27)Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang politik hukum pengalihan penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian ... -
PENGATURAN CALON INDEPENDEN DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PILKADA PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 (STUDI KASUS PILKADA KOTA BANDUNG TAHUN 2013)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-11-01)Sistem pemilihan langsung oleh rakyat lahii, ketika diundangkannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini mengubah sistem pemilihan Kepala Daerah yang dipilih atau diusungkan oleh ... -
IMPLEMENTASI PENGAWASAN FUNGSIONAL Dl PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2011-04-23)Keberadaan Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai lembaga pengawasan fungsional internal di daerah merupakan tindak lanjut PP No. 79 Tahun 2005 sebagai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ... -
PERKEMBANGAN PEMEKARAN WILAYAH PASCA REFORMASI (SUATU KAJIAN DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN HUKUM)
(Universitas Islam Indonesia, 2011-03-02)Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan ... -
KEDUDUKAN PROLEGDA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Pelaksanaan Prolegda di DPRD Kota Balikpapan Tahun 2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-03-02)Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang besar. Salah satunya adalah membuat Peraturan daerah. Dalam membentuk suatu peraturan yang baik diperlukan adanya program legislasi agar produk ... -
ANALISIS YURIDIS MATERI MUATAN PASAL 113 UU NO. 36 TAHUN2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2011-05-05)Penelitian ini berjudul: ANALISIS YtTRIDIS MATERI MUATAN PASAL 113 UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permohonan pengujian ... -
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2010
(Universitas Islam Indonesia, 2011-10-06)Latar belakang daripada Penulisan Hukum/Tesis ini adalah bahwa be;bagai macam produk Peraturan Daerah yang telah banyak dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun salah satu Peraturan ... -
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI DAERAH (STUDI PERBANDINGAN MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1999 DAN UU NO. 32 TAHUN 2004)
(Universitas Islam Indonesia, 2011-06-05)Perubahan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dari sistem perwakilan ke sistem pemilihan langsung merupakan suatu kemajuan signifikan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Perubahan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA OLEH BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (BP3TKI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2013-03-03)Perlindungan Hukurn Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (J3P3TKI) Daerah Istimewa Yogyakarta, ini memuat rumusan masalah yang terdiri ... -
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-09-28)Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan telah memberikan legalitas mengenai pelaksanaan jaminan sosial memberikan legalitas mengenai pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana ... -
PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (Studi Tentang Hak inisiatif DPRD Kabupaten Lembata-Provinsi NTT Dalam Pembentukan Perda Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan )
(Universitas Islam Indonesia, 2013-01-28)Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD diberikan hak inisiatif untuk melahirkan Perda dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Penulis tertarik melakukan penelitian di DPRD kabupaten Lembata terkait Pelaksanaan ... -
PEMUNGUTAN SUARA DALAM SISTEM DEMOKRASI PANCASILA: Telaah Kritis Terhadap Pengambilan Keputusan Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011
(Universitas Islam Indonesia, 2012-08-31)Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi mengusung ... -
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARA POLRI DENGAN LPSK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-02-25)Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sengketa kewenangan antara POLRI dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), titik sejarah penting terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara ini (POLRI dengan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2004-2009 )
(Universitas Islam Indonesia, 2011-08-13)Latar belakang penulisan Tesis ini adalah pada tanggal 7 Juli 2008 dalam Rapat Paripurna, DPRD menyampaikan keputusan berupa Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan Bupati ... -
KEDUDUKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NO. 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN TENAGA BANTUAN DALAM ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2011-05-28)Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingk~~ngaPne merintah Kota Yogyakarta tidak dapat dipungkiri lagi. Hal ini disebabkan, tl~ntutan bahwa pemerintah sebagai eksekutif harus dapat memberikan pelayanan dalam sernua sektor ... -
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP LEGALISASI ABORSI KORBAN PERKOSAAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-24)Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh tuhan yang maha esa yang harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan oleh setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut ... -
IMPLIKASI DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH KAWIN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-24)Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013)Waralaba merupakan suatu bisnis yang sangat menjanjikan pada saat sekarang ini. Waralaba merupakan pula konsep mutakhir dalam berbisnis yang berkembang pesat baik secara lokal maupun transnasional. Waralaba berkembang ...