PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA OLEH BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (BP3TKI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Abstract
Perlindungan Hukurn Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang
Mengalami Kecelakaan Kerja Oleh Balai Pelayanan Penempatan dan
Perlindungan TKI (J3P3TKI) Daerah Istimewa Yogyakarta, ini memuat rumusan
masalah yang terdiri dari: 1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum
bagi TKI yang mengalami kecelakaan kerja oleh BP3TKI DIY, 2. Apakah
pelaksanaan perlindungan hukum bagi TKI yang mengalami kecelakaan kerja
oleh BP3TKI DIY sudah sesuai dengan pemtumn perundang-und&&,an?.
Metode penelitian menggunakan empiris yuridis , sedangkan analisis data
menggunakan deskriptip kualitatif. . .
Hasil penelitian yang dapat diambil yakni: 1. Pelaksanaan
perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TM) yang mengalami
kecelakaan kerja oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan
cam menerbitkan surat rekomendasi klaim asuransi dan memberikan
bantuan berupa mediasi, 2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) ymg mengalami kecelakcw ke rja oleh Balai Pelgamin
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (J3P3TKI) Daerah
Istimewa Yogyakarta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara
lain: pendampingan dari BP3TKI DIY tidak ada dalam penyerahan klaim
asuransi, Informasi proses mediasi tidak diberikan oleh BP3TKI DIY, BP3TKI
DIY tidak membuat isi kesepakatan sesuai kesepakatan bersama, BP3TKI DIY
tidak melakukan pertolongan pemenuhan kelengkapan dokumen, BP3TKI DIY
tidak memastikan jangka waktu klaim asuransi dan BP3TKI DIY tidak
menindaklanjuti terjadinya pengurangan klaim asuransi.
Rekomendasi yang dapat penulis bcrikan untuk pcnclith ini, adalah:
dari segi aturan, harus ada penyempurnaan untuk lebih bisa melindungi TK! yang
mengalami kecelakaan ke ja, sehingga tidak menimbulkan celah kelemahan yang
dapat disalahgmakan. Dari segi institusi atau aparat, diperlukan sanksi tegas jika
BP3TKI tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang teiah diatur &lam
peramin.
Collections
- Master of Law [1445]