PENGATURAN CALON INDEPENDEN DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PILKADA PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 (STUDI KASUS PILKADA KOTA BANDUNG TAHUN 2013)

Abstract

Sistem pemilihan langsung oleh rakyat lahii, ketika diundangkannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini mengubah sistem pemilihan Kepala Daerah yang dipilih atau diusungkan oleh lembaga legislatif daerah (DPRD) menuju sistem pemilihan langsung oleh rakyat di daerah dengan sistem diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Implementasi undang-undang ini menghadapi kendala terkait dengan calon yang diusungkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, calon yang ditentukan oleh partai politik dianggap tidak relevan dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, menempatkan partai politik sebagai satu-satunya pintu masuk bagi calon kepala daerah serta menutup kesempatan bagi calon di luar partai politik atau calon independen (perseorangan). Hal ini melatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-Vl2007 yang membuka kesempatan calon independen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan demikian bagaimanakah implementasi di lapangan dan probelamatika apa saja yang terjadi dalam pengaturan calon independen dalam pilkada. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangundangan (statute approach), suatu penelitian normatif tentu hams menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teoriteori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Dengan adanya perpaduan sifat penelitian yuridis dan empiris dalam penelitian hi, maka metode analisis yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian bersifat deskriptifpreskripsi. Dengan menggunakan metode analisis deskriptifpreskripsi maka data yang dalarn analisis akan dapat menguraikan data-data secara jelas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa: Pertama, peran KPU Kota Bandung terhadap verifikasi faktual calon independen bersifat absolut dan final artinya keputusan yang ditetapkan berdasarkan fakta lapangan serta tidak ada upaya hukum lainnya. Kedua, dalam pengaturan calon independen terdapat berbagai problematika yakni; 1) ketidakjelasan aturan hukurn mekanisme pengumpulan dukungan, 2) banyaknya dukungan ganda, 3) temuan dukungan kadaluarsa, pemalsuan tanda tangan dan identitas dukungan, 4) klaim masyarakat tidak memberikan dukungan, 5) keterbatasan waktu, dan 6) biaya tinggi. Ketiga, konsepsi ideal pengaturan calon independen dimasa yang akan datang perlu memperhatikan; 1) pengaturan ulang jumlah dukungan, 2) adanya aturan yang jelas mekanisme perolehan dukungan, 3) adanya sosialisasi pembeda bagi calon independen, 4) perlunya lembaga pengawas bagi calon independen, dan 5) adanya sanksi pelanggaran bagi calon independen dalam memperoleh dukungan