KEDUDUKAN PROLEGDA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Pelaksanaan Prolegda di DPRD Kota Balikpapan Tahun 2012)

Abstract

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang besar. Salah satunya adalah membuat Peraturan daerah. Dalam membentuk suatu peraturan yang baik diperlukan adanya program legislasi agar produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan tetap berada dalam kesatuan hukum nasional. Dengan diberikannya kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dalam membentuk suatu Peraturan Daerah, menyebabkan Program Legislasi Daerah memiliki kedudukan yang sangat penting. Mengingat dalam Program Legislasi Daerah memuat urutan skala prioritas Rancangan Peraturan Daerah setiap tahunnya yang akan dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Sehingga diharapkan Peraturan Daerah yang dihasilkan disusun secara terencana, terpadu dan sistematis sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitan ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Penulis juga melakukan studi lapangan baik berupa wawancara maupun studi kepustakaan risalah persidangan. Studi kepustakaan dipergunakan sebagai bahan perbandingan antara fakta yang ada di lapangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penetapan Peraturan Daerah diluar Prolegda di DPRD Kota Balikpapan tahun 2012 sudah sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku. Meskipun pada praktik di lapangan masih menemui beberapa kendala, seperti: faktor pendanaan dan sumber daya manusia.