Recently added

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Terhadap Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, Putusan MK No 012-016- 019/PUU-IV/2006, Putusan MK No. S/PUU-V/2007, Putusan MK No. 22- 24/PUU-VI/2008 Dan Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008)

PRADNANDA BERBUDY, 07912310 (Universitas Islam Indonesia, 2010-08-28)

Penelitian ini adalah mengenai kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekauatan eksekutorial putusan Mahakarnh Konstitusi dalam rangka menjaga kemurnian k ...

KEDUDUKAN PERATURAN DESA SEBELUM DAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

HEN1 SETYOWATI, 11912723 (Universitas Islam Indonesia, 2014-07-04)

Penelitian ini mengkaji kedudukan Peraturan Desa setelah lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan implikasi ...

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MK RI NO.50/PUUXII/ 2014 TENTANG PENGUJIAN UU NO. 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TERHADAP UUD 1945

Fitrah Bukhari, 13912055 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-02-13)

Penelitian ini mengkaji tentang alasan pemohon mengajukan permohonan uji Materi UU No. 42 Tahun 2008. Selanjutnya juga mengkaji tentang dasar pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan Putusan No. 50/PUU-XII/2014 Tentang ...

VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM 2014 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012

IMAM ZUBAIDI, 12912064 (Universitas Islam Indonesia, 2014-07-04)

Suatu negara yang menganut sistem demokrasi tentunya tidak terlepas dari pemilihan umum yang mana untuk mengukur sistem demokrasi itu tumbuh berkembang di negara yang menganutnya tentulah dengan pemilihan umum, ketika ...

POLITIK HUKUM PENGATURAN PASAL 33 UUD 1945 (Studi Hermeneutika Hukum Terhadap Klausula “Dikuasai Oleh Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen)

Muhammad Faz, 15912039 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-01-14)

Pengertian “Dikuasai oleh Negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yaitu (1) Negara merumuskan kebijaksanaan (beleid); (2) Negara melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad); ...

PENAFSIRAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 13/PUU-VII/2009)

EKA WAHYU SARTIKA, 12912056 (Universitas Islam Indonesia, 2014-06-07)

Salah satu kewenangan MK adalah inenguji konstitisioilalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini, diilhaini dari berbagai praktik penyiinpangan undang-undang terhadap UUD 1945. Dalanl perjalanannya, MK ...

KONSEKUENSI HUKUM HAK EKSKLUSIF ATAS DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (NOVELTY)

FERRY NUR HASTORO, 12912005 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-10-05)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Konsekuensi Hukum Hak Eksklusif Atas Desain Industri Terdaftar yang Tidak Memiliki unsur kebaruan (novelty) dan untuk mengkaji upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan ...

PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH YOGYAKARTA (LOD DIY) TERHADAP PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TERHADAP PELAYANAN BLSM DI YOGYAKARTA)

ARIE GUNARTI, 12912087 (Universitas Islam Indonesia, 2014-06-21)

Bantuan Langsung Sementara (BLSM) merupakan kebijakan pemerintah dalam ranglta ltompensasi atas kenaikan harga (BBM). Namun ketika penyaluran dana BLSM tidalt berjalan sebagai mestinya. Ombudsman Daerah dituntut ...

IMPLEMENTASI REGULASI TATA KELOLA DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN BANK SYARIAH DAN PENYALURAN KREDIT PERUMAHAN PADA BANK KONVENSIONAL

FEBRIAN DHARMA PRADIKTA, 14912075 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-08-19)

Penelitian implementasi tata kelola pembiayaan perumahan bank syariah dan penyaluran kredit bank konvensional untuk mengetahui seberapa jauh tata kelola dua system perbankan tersebut dalam melaksanakan kegiatan ...

PERGESERAN KEKUASAAN; STUDI TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PUGUH WINDRAWAN, 119112748 (Universitas Islam Indonesia, 2014-01-04)

Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam negara yang mengusung tema demokrasi. Ketat dengan perspektif perimbangan kekuasaan (check and balances), lembaga ini dibentuk untuk menafsirkan konstitusi. Di Indonesia, ...

IMPLEMENTASI PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE PRINCIPLE) DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI PASAR MODAL

FEBI ANGGRAENI, 11912670 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-07-05)

Prinsip keterbukaan (disclosure principle) harus ditegakkan oleh setiap pelaku pasar modal khususnya emiten sebagai pihak yang menawarkan efek kepada investor. Hal itu ditujukan untuk menciptakan iklim pasar modal yang ...

KEABSAHAN PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL PASCA BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NURMALITA AYUNINGTYAS, 12912080 (Universitas Islam Indonesia, 2014-03-01)

Peraturan Derah Kabupated Kota merupakan peram perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupated Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Waliiota. Keabsahan suatu Perda dilihat dari segi ...

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47-81/PHPU-A-VII/2009 TENTANG PEMILU NOKEN. ( Studi Kasus : Pengakuan Model Pemilihan Umum Masyarakat Adat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia )

FATMAWATY MUNAWIR KOSSAH, 13912086 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-09-05)

KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (Studi Terhadap Keputusan Bersama Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Jamaat Ahmadiyah dan Masyarakat)

ADYATMA ABDULLAH, 11912650 (Universitas Islam Indonesia, 2013-07-27)

Kekuatan hukum SKB ditinjau dari Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan "studi terhadap SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang pengaturan Jemaat Ahmadiyah ...

PENEMBAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI DITINJAU DARI ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE

FATHUR RAHMAN, 09912454 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-08-09)

Studi ini bertujuan untuk mengetahui penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik POLRI ditinjau dari asas presumption of innocence. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana ketentuan undang-undang mengenai ...

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERELADAP ALIRAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT

BAYU PURNAMA, 11912661 (Universitas Islam Indonesia, 2013-07-19)

Berdasarkan New York Agreement Tanggal 15 Agustus 1962, inaka wilayah Irian Barat diakui ~nenjadi bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinudian pada tanggal 24 Maret tahun 1969 dilakukan Penentuan ...

Master of Law: Recent submissions

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Terhadap Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, Putusan MK No 012-016- 019/PUU-IV/2006, Putusan MK No. S/PUU-V/2007, Putusan MK No. 22- 24/PUU-VI/2008 Dan Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008)

KEDUDUKAN PERATURAN DESA SEBELUM DAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MK RI NO.50/PUUXII/ 2014 TENTANG PENGUJIAN UU NO. 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TERHADAP UUD 1945

VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM 2014 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012

POLITIK HUKUM PENGATURAN PASAL 33 UUD 1945 (Studi Hermeneutika Hukum Terhadap Klausula “Dikuasai Oleh Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen)

PENAFSIRAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 13/PUU-VII/2009)

KONSEKUENSI HUKUM HAK EKSKLUSIF ATAS DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (NOVELTY)

PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH YOGYAKARTA (LOD DIY) TERHADAP PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TERHADAP PELAYANAN BLSM DI YOGYAKARTA)

IMPLEMENTASI REGULASI TATA KELOLA DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN BANK SYARIAH DAN PENYALURAN KREDIT PERUMAHAN PADA BANK KONVENSIONAL

PERGESERAN KEKUASAAN; STUDI TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI

IMPLEMENTASI PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE PRINCIPLE) DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI PASAR MODAL

KEABSAHAN PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL PASCA BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47-81/PHPU-A-VII/2009 TENTANG PEMILU NOKEN. ( Studi Kasus : Pengakuan Model Pemilihan Umum Masyarakat Adat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia )

KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (Studi Terhadap Keputusan Bersama Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Jamaat Ahmadiyah dan Masyarakat)

PENEMBAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI DITINJAU DARI ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERELADAP ALIRAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT

Politik Hukum HAM Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Atas Masalah Hukum Kehutanan dan Pencemaran Limbah Tambang)

KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT SEBAGAI ULTIMUM REMIDIUM

BENTUK PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM

Master of Law: Recent submissions

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Terhadap Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, Putusan MK No 012-016- 019/PUU-IV/2006, Putusan MK No. S/PUU-V/2007, Putusan MK No. 22- 24/PUU-VI/2008 Dan Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008) ﻿

KEDUDUKAN PERATURAN DESA SEBELUM DAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ﻿

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MK RI NO.50/PUUXII/ 2014 TENTANG PENGUJIAN UU NO. 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TERHADAP UUD 1945 ﻿

VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM 2014 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012 ﻿

POLITIK HUKUM PENGATURAN PASAL 33 UUD 1945 (Studi Hermeneutika Hukum Terhadap Klausula “Dikuasai Oleh Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen) ﻿

PENAFSIRAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 13/PUU-VII/2009) ﻿

KONSEKUENSI HUKUM HAK EKSKLUSIF ATAS DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (NOVELTY) ﻿

PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH YOGYAKARTA (LOD DIY) TERHADAP PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TERHADAP PELAYANAN BLSM DI YOGYAKARTA) ﻿

IMPLEMENTASI REGULASI TATA KELOLA DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN BANK SYARIAH DAN PENYALURAN KREDIT PERUMAHAN PADA BANK KONVENSIONAL ﻿

PERGESERAN KEKUASAAN; STUDI TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI ﻿

IMPLEMENTASI PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE PRINCIPLE) DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI PASAR MODAL ﻿

KEABSAHAN PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL PASCA BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ﻿

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47-81/PHPU-A-VII/2009 TENTANG PEMILU NOKEN. ( Studi Kasus : Pengakuan Model Pemilihan Umum Masyarakat Adat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia ) ﻿

KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (Studi Terhadap Keputusan Bersama Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Jamaat Ahmadiyah dan Masyarakat) ﻿

PENEMBAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI DITINJAU DARI ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE ﻿

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERELADAP ALIRAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT ﻿

Politik Hukum HAM Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Atas Masalah Hukum Kehutanan dan Pencemaran Limbah Tambang) ﻿

KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG YOGYAKARTA ﻿

PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT SEBAGAI ULTIMUM REMIDIUM ﻿

BENTUK PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM ﻿

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Terhadap Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, Putusan MK No 012-016- 019/PUU-IV/2006, Putusan MK No. S/PUU-V/2007, Putusan MK No. 22- 24/PUU-VI/2008 Dan Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008)

KEDUDUKAN PERATURAN DESA SEBELUM DAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MK RI NO.50/PUUXII/ 2014 TENTANG PENGUJIAN UU NO. 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TERHADAP UUD 1945

VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM 2014 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012

POLITIK HUKUM PENGATURAN PASAL 33 UUD 1945 (Studi Hermeneutika Hukum Terhadap Klausula “Dikuasai Oleh Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen)

PENAFSIRAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 13/PUU-VII/2009)

KONSEKUENSI HUKUM HAK EKSKLUSIF ATAS DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (NOVELTY)

PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH YOGYAKARTA (LOD DIY) TERHADAP PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TERHADAP PELAYANAN BLSM DI YOGYAKARTA)

IMPLEMENTASI REGULASI TATA KELOLA DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN BANK SYARIAH DAN PENYALURAN KREDIT PERUMAHAN PADA BANK KONVENSIONAL

PERGESERAN KEKUASAAN; STUDI TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI

IMPLEMENTASI PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE PRINCIPLE) DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI PASAR MODAL

KEABSAHAN PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL PASCA BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47-81/PHPU-A-VII/2009 TENTANG PEMILU NOKEN. ( Studi Kasus : Pengakuan Model Pemilihan Umum Masyarakat Adat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia )

KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (Studi Terhadap Keputusan Bersama Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Jamaat Ahmadiyah dan Masyarakat)

PENEMBAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI DITINJAU DARI ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERELADAP ALIRAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT

Politik Hukum HAM Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Atas Masalah Hukum Kehutanan dan Pencemaran Limbah Tambang)

KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT SEBAGAI ULTIMUM REMIDIUM

BENTUK PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM