KELEMBAGAAN LEGISLATIF DESA BERDASARKAN UU NO. 2211999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UU NO. 3212004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan kedudukan lembaga legislatif desa menurut UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana kedudukan lembaga legislatifdesa menurut UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dun UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dengan mengkaji tiga macam dokumen, yaitu perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskripts maka data dianalisis secara kualitatg Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sejarah, karena mengkaji perjalanan kelembagaan legislatif desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa: (I) derajat wewenang Bamusdes semakin menurun, (2) BPD digolongkan sebagai parlemen desa, adapun Bamusdes dikelompokkan sebagai badan desa, (3) pola hubungan BPDKepala Desa bersifat kontrol, sedangkan pola hubungan Bamusdes-Kepala Desa berszyat kemitraan, (4) keanggotaan BPD ditentukan dengan cara pemilihan oleh masyarakat, sedangkan keanggotaan Bamusdes dihasilkan dengan musyawarah dan mufakat, dan (5) mekanisme rekrutmen keanggotaan BPD dan Bamusdes berszyat elitis.