Browsing Master of Law by Title
Now showing items 1361-1380 of 1450
-
Tanggung Jawab Werda Notaris terhadap Hilangnya Minuta Akta
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tesis ini berjudul “Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban Werda notaris terhadap minuta akta yang hilang. Selanjutnya ... -
Tanggungjawab Ahli Waris dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Penyelesaian Protokol Minuta Hilang (Studi tentang Notaris yang Meninggal Dunia)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tesis ini bertujuan untuk mengemukakan permasalahan mengenai kedudukan Protokol Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Kearsipan, menganalisa mengenai pertanggungjawaban ahli waris ... -
TANGGUNGJAWAB HUKUM DIREKSI DALAM PENGURUSAN BUMN YANG DI RESTRUKTURISASI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-06-09)Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN dan mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dari tugas dan tanggung jawab tersebut, maka direksi mempunyai kedudukan dan peranan ... -
TANGGUNGJAWAB HUKUM DIREKSI DALAM PENGURUSAN BUMN YANG DI RESTRUKTURISASI
(Universitas Islam Indonesia, 2013-06-09)Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN dan mewakili BLTMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dari tugas dan tanggung jawab tersebut, maka direksi mempunyai kedudukan dan peranan ... -
TANGGUNGJAWAB HUKUM DOKTER dan APOTEKER ATAS PERMINTAAN TERTULIS OLEH DOKTER (RESEP) KEPADA APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-09)esep adalah permintaan tertulis oleh dokter kepada apoteker untuk menyiapkan dan menyerahkan obat kepada pasien. Terdapat problematika yang telah lama terjadi dan secara terus menerus berlangsung, berupa penulisan ... -
Tanggungjawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Dengan Jaminan Milik Anak Di Bawah Umur
(Universitas Islam Indonesia, 2020-12-17)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab PPAT dalam Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan Penjamin Anak di Bawah Umur. Rumusan masalah yang diajukan yaitu:1). Bagaimana pelaksanaan perjanjian ... -
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 102/PUU-VII/2009 dan 100/PUU-XIII/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Mahkamah Konstitusi sejak dibentuk sudah dikonsepsikan sebagai pengawal konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi. Mahkamah Konstitusi berusaha menjaga bahwa konstitusi merupakan (the supreme law of the land) yang harus ... -
TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-07-11)Penelitian ini berjudul “Tindak Pidana Dalam Hukum Persaingan Usaha dan Penegakan Hukumnya”. Tindak pidana di bidang hukum persaingan usaha ini dapat disebut juga sebagai administrative penal law, karena hal ini dapat ... -
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP SUAMI
(Universitas Islam Indonesia, 2012-05-05)Kekerasan dalam rumah tangga sering terdengar di kalangan masyarakat. Tidak hanya kekerasan secara fisik yang terjadi, tetapi bentuk kekerasan yang lain mengikuti kekerasan yang terjadi. Meskipun kekerasan dalam rurnah ... -
TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PELANGGARAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-24)Tindak pidana korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau disebut dengan extra ordinary crime, karena tindak pidana korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, namun di sisi lain juga telah merupakan ... -
Tindak Pidana Oleh Pengurus Identik Dengan Tindak Pidana Oleh Korporasi Dalam Perspektif Kriteria Formal Yedidia Z Stern (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)
(Universitas Islam Indonesia, 2022-04-22) -
Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilu Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis
(Universitas Islam Indonesia, 2021-06-25)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tindak pidana politik uang yang terjadi dalam masyarakat dalam perhelatan pemilu. Bagaimana undang-undang pemilu atau electoral law dalam mengatur tindak pidana politik uang, ... -
TINDAKAN TEMBAK MATI TERHADAP TERDUGA TERORIS OLEH DENSUS 88 DALAM PERSPEKTIF PROSES HUKUM YANG ADIL (DUE PROCESS OF LAW)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-10)Berpegang pada aturan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana berarti segala aktifitas negara harus berdasarkan pada hukum. Ketika masyarakat melanggar hukum, maka negara dapat mengambil tindakan untuk menegakkan ... -
TINJAUAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN FAKTA HUKUM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSIDANGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-26)Para pejabat publik berpotensi besar dalam melakukan penyalahgunaan wewenang. Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan secara melawan hukum dalam suatu birokrasi tertentu dengan melibatkan banyak orang. Dalam Pasal 1 ayat ... -
TINJAUAN HUKUM PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL DI KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perolehan hak atas tanah terhadap tanah timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan serta bagaimana penegakan hukum atas penguasaan tanah timbul tersebut. Metode ... -
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PENENTUAN KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH ( Analisis Fikih Muamalah Dan Regulasi Terkait Perbankan Syariah )
(Universitas Islam Indonesia, 2011-11-26)Sudah menjadi rahasia umum bahwa pendapatan utama perbankan berasal dari kredit yang mana pada Bank Syariah disebut sebagai pembiayaan, bentuk pembiayaan tersebut memiliki berbagai macam bentuk akad. Inti dari setiap ... -
Tinjauan Pelaksanaan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang dibuat di Hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi pada Bank Syariah di Kota Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-27)ABSTRAK Penelitian ini berjudul TINJAUAN PELAKSANAAN APHT (AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN) YANG DI BUAT DI HADAPAN PPAT (PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH) DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Studi pada Bank Syariah Kota Yogyakarta). ... -
TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI DAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2011-01-08)Pentingnya penelitian dengan topik “Tinjauan Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Yogyakarta” didasarkan pada asumsi teoritis bahwa putusan hakim tidak hanya ... -
TINJAUAN TERHADAP KLAUSUL EKSONERASI OLEH PENGELOLA PARKIR MALL DI PEKANBARU
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-11-08)Parkir merupakan elemen transportasi yang sangat penting. Suatu kenyataan, kendaraan tidak selalu bergerak. Pada suatu saat pasti akan berhenti. Artinya, kendaraan yang berhenti dalam waktu sesaat itu dalam jangka waktu ... -
TINJAUAN YURIDIS ATAS SOLUSI KREDIT BERMASALAH UMKM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA GEMPA
(Universitas Islam Indonesia, 2007-08-14)Permasalahan kredit dalam komunitas UMKM merupakan masalah yang perlu secara serius disikapi oleh semua stakeholder. Setelah bencana gempa DIY masalah yang dihadapi antara lain pabrik hancur, alat produksi luluh lantak, ...