Browsing Master of Law by Title
Now showing items 594-613 of 1460
-
MEKANISME SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(Universitas Islam Indonesia, 2015-06-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses mekanisme seleksi calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR. Bahwa proses yang terjadi pada tahun 2014 salah satunya dengan melibatkan Tim Ahli dalam pelaksanaan ... -
MEMBANGUN CITRA POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2013-03-16)Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam ... -
MENSEJAHTERAKAN HALAMAN DEPAN WILAYAH PERBATASAN (Studi Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Pusat Terhadap Pelayanan Masyarakat di Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia-Malaysia)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-09-07)Tujuan penulisan tesis Untuk mengetahui situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan Kalimantan Timur; khususnya terkait kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat yang terkait ... -
Mitigasi Risiko Dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap yang Tidak Datang Bersamaan ke Hadapan Notaris)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta Notaris terkait penghadap yang tidak hadir di hadapan Notaris, dan menganalisis mitigasi risiko bagi penghadap yang tidak hadir secara bersamaan di hadapan Notaris ... -
Model Integrasi Manajemen Risiko Bencana Ke Dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi” Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya.
(UII, 2016)Indonesia merupakan negara yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap ancaman bencana alam. Seiring dengan proses pembangunan konstruksi, kajian terhadap risiko bencana perlu diintegrasikan dalam pelaksanaan konstruksi. ... -
Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-03)Simplification of business licensing as in PERPU No. 2 Year 2022 is expected to provide efficiency, one of which is in increasing investment. Then in 2022 Indonesia as the host of the G20 Summit Presidency in Bali, the ... -
Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Tinjuan Hukum Islam (Analisis Terhadap Fatwa No.98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Syariah)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya multi akad dalam Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah dalam tinjaun hukum Islam. ... -
Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Tinjuan Hukum Islam (Analisis Terhadap Fatwa No.98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Syariah)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya multi akad dalam Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah dalam tinjaun hukum Islam. ... -
MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-01-11)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Rumusan masalah yang diajukan yaitu ; apakah praktek Multi Level Marketing (MLM) melanggar prinsip-prinsip persaingan ... -
NASIONALISASI PERUSAHAAN MODAL ASING (Studi Prospek Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing Di Indonesia)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-03-13)Investasi/Penanaman Modal, baik itu oleh pemodal domestik maupun asing, memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu Negara, lebih-lebih lagi bagi Negara berkembang seperti ... -
Non-conviction Based Asset Forfeiture dalam Perspektif Due Process Of Law
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini mengkaji persoalan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non- Conviction Based Asset Forfeiture) dalam Perspektif Due Proces of Law. Sistem hukum pidana yang dikembangkan di Indonesia menurut peneliti masih ... -
NOTARIS IN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-19)Penelitian ini berjudul “Notaris In Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”. Pengaturan Kepailitan menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 ... -
Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)
(Universitas Islam Indonesia, 2021-01-19)Penelitian ini akan menjawab masalah terkait apa urgensi Pemerintah Republik Indonesia menggunakan metode Omnibus Law dalam penataan peraturan perundang-undangan dan bagaimana Omnibus Law jika ditinjau dari perspektif sistem ... -
Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)This study has two formulations of problem, which are; first, why Constitutional Court in the six rulings states that articles put on trials are open legal policies. Second, how the implication of open legal policy ... -
OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DPD DALAM SISTEM LEMBAGA PERWAKILAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-25)Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir lewat amandeman ke -3 UUD 1945 termasuk didalamnya amandemen terhadap Lembaga Perwakilan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) sebelum amandemen UUD 1945 ... -
OPTIMALISASI PERAN BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) DALAM MENGAWAL KEAMANAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-12)Studi ini bertujuan untuk membuka wawasan kita khususnya peranan intelijen sebagai garda terdepan keamanan nasional dalam rangka support pengambilan kebijakan.Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa hakekat fungsi ... -
OTONOMI KHUSUS BERDMPAK PADA LAHIRNYA PARTAI POLITIK LOKAL (STUDI PERBANDINGAN PARTAI POLITIK LOKAL DI INDONESIA DAN SKOTLANDIA)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-05-23)Otonomi khusus merupakan solusi dalam mengatasi konflik di daerah. Kekhususan yang ada di Aceh tidaklah didapatkan begitu saja. Ada peristiwa panjang yang melatarbelakanginya. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) ... -
PANDANGAN LPSK MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI SAKSI BERDASARKAN PERANNYA SEBAGAI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-08-07)Perlindungan bagi saksi yang berperan sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator dalam praktik peradilan pidana indonesia merupakan praktik baru. Praktik tersebut dilandasi dengan adanya pembaharuan dalam sistem ... -
PARADIGMA KEPEMILIKAN HARTA WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF TEORI KEPEMILIKAN ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2009-01-31)Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bertujuan untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu sarana guna mensejahterakan urnat, karena itu undang-undang ini mengarahkan wakaf agar produktif dengan cara ... -
PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BENDA TERDAFTAR BUKAN ATAS NAMA DEBITOR
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-16)Penulisan ini berjudul “Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitor”. Penelitian ini diawali dari terdapatnya kegelisahan penulis terhadap keadaan yang saat ini banyak ...