Browsing Master of Law by Title
Now showing items 554-573 of 1460
-
KONSEPSI KEKUASAAN DALAM SISTEM WILAYATUL FAKIH MENURUT KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM IRAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-02-23)Paradigma kekuasaan mempunyai dua tujuan yaitu materil dan ilahia, konsepsi kekuasaan Islam mempunyai paradigma ilahi, tujuan pemerintahan yaitu untuk menuju kepada Allah. Dalam Islam muncul konsepsi kekuasaan yang berbeda ... -
Konsepsi Pemerintahan Khilafah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Uud 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2022-04-25)Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam ... -
KONSTITUSIONAL BERSYARAT (CONDITIONALLY CONSTITUTIONAL) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-06-30)Penelitian ini berjudul "Konstitusional Bersyarat (conditionally constitutional) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya putusan konstitusional bersyarat ... -
Konstitusionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Konstitusi dalam Undang-undang Dasar 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang memiliki tugas khusus berdasarkan UUD 1945 dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun dalam praktiknya lembaga seperti KPK seringkali ... -
KONSTITUSIONALITAS MUATAN MATERI PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2012-09-28)Tesis ini berjudul “KONSTITUSIONALITAS MUATAN MATERI PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945”. Penulisan tesis ini bertujuan untuk meneliti ... -
KONSTITUSIONALITAS WEWENANG KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM (STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 43/PUU-XII/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-10-21)Perdebatan konstitusionalitas keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam seleksi calon hakim bersama Mahkamah Agung (MA) akhirnya terjawab. Lewat putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan seleksi calon hakim sepenuhnya ... -
KONSTRUKSI HUKUM BADAN USAHA BMT DAN TANGGUNG JAWAB MUDHARIB KEPADA SHAHIBUL MAAL DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus di BMT Arafah Mandiri Kulon Progo)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-06)BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya berdasarkan sistem Islam dengan konsekwensi setiap usaha yang dijalankan harus sejalan dengan aturan syariah, dan tidak bertentangan dengan hukum positif. BMT ... -
KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-05-30)Perkembangan perekonomian di Indonesia yang begitu kompleks menuntut kita untuk turut serta didalamnya. Salah satu cara meningkatkan perkembangan perekonomian yaitu melalui lembaga keuangan perbankan. Perbankan yang ... -
Konstruksi Hukum Sistem Akuntansi Dalam Ekonomi Islam Di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2021-08-31)Studi dalam karya ilmiah ini menitik beratkan pada dasar hukum sistem akuntansi dalam ekonomi Islam di Indonesia sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam karya ilmiah ini adalah untuk ... -
KONSTRUKSI HUKUM SUKUK BERDASARKAN FIQIH MUAMALAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-02-20)Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan konstruksi hukum sukuk yang ada saat ini dan meninjau kesesuaian konstruksi hukum tersebut berdasarkan tinjauan fiqih muamalah. Analisa dilakukan terhadap konstruksi ... -
KONSTRUKSI IDEAL PENGATURAN HAK INGKAR NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-03)Penelitian ini berjudul ”Konstruksi Ideal Pengaturan Hak Ingkar Notaris Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ... -
KONTRIBUSI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KONSEP MEDIASI PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-26)Agenda dalam pembangunan hukum di era kekinian ini, kiranya dapat ditujukan dalam aspek pembaharuan hukum pidana Nasional kedepan. Kajian historis-politis bagaimana hukum pidana muncul di Indonesia yang tidak terlepas dari ... -
Kontroversi Dasar Hukum Pemeriksaan Gugatan Derivatif terhadap Direksi dan Komisaris Perseroan dalam Penegakan Hukum di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tesis ini meneliti tentang kontroversi dasar hukum pemeriksaan gugatan derivatif terhadap direksi dan komisaris perseroan dalam penegakan hukum di indonesia. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama, Bagaimana ... -
Konvergensi Hukum Robot Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Pada Masyarakat 5.0
(Universitas Islam Indonesia, 2021-06-07)Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, pertama bagaimanakah urgensi pengaturan hukum yang lahir antara manusia dengan robot dalam sistem hukum nasional di Indonesia? Kedua, Bagaimanakah aspek-aspek substansi ... -
KRITERIA KEBARUAN (NOVELTY) DALAM DESAIN INDUSTRI
(Universitas Islam Indonesia, 2007-01-22)Desain industri merupakan hak eklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas desain yang diciptakannya. Dengan adanya hak eklusif tersebut, pendesain dapat mempertahankan haknya kepada siapapun yang menyalahgunakan ... -
Kuasa Menjual Notariil yang Digunakan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Hak Atas Tanah
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji beberapa rumusan masalah, pertama, mengapa banyak Akta Jual Beli Hak Atas Tanah yang dibuat berdasarkan pada kuasa menjual notariil, serta kedua bagaimana mekanisme dan legalitas ... -
LANDASAN TEORETIS PIDANA PENJARA DAN TINJAUANNYA DALAM HUKUM ADAT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-14)Pidana penjara pertama kali dikenal di Indonesia setelah Belanda memberlakukan wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie. Ia diberlakukan mengacu pada prinsip konkordansi dimana hukum-hukum yang berlaku di Belanda ... -
LARANGAN KEPEMILIKAN SAHAM SILANG PADA INDUSTRI TELEPON SELULAR DI INDONESIA (KPPU v. TEMASEK, PUTUSAN KPPU NOMOR 07/KPPU-L/2007 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM SILANG)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-10-18)Penelitian ini mengangkat masalah berkenaan dengan kepemilikan saham silang oleh Temasek yang merupakan perusahaan milik Singapura beserta anak-anak perusahaannya pada dua perusahaan seluler di Indonesia, Telkomsel dan ... -
LARANGAN MEMBUAT AKTA MELEBIHI BATAS KEWAJARAN YANG DITENTUKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PUSAT (STUDI PASAL 4 ANGKA 16 KODE ETIK JABATAN NOTARIS)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-29)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisi mengenai larangan terhadap notaris dalam membuat akta yang melebihi batas kewajaran yang telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat sebagaimana termuat di dalam ...