KONSTITUSIONAL BERSYARAT (CONDITIONALLY CONSTITUTIONAL) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Abstract

Penelitian ini berjudul "Konstitusional Bersyarat (conditionally constitutional) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) yang dikeluarkan MK. Putusan konstitusional bersyarat tidak memiliki landasan normatif baik dalam Undang Undang Dasar NRI 1945 maupun Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 jzmcto Undang-undang Nomor 8 Tahun 201 1. Pasal24C ayat (1) Undang Undang Dasar NRI 1945 menegaskan bahwa kewanangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar adalah yang pertama dan terakhir. Putusan MK atas pengujian konstitusionalitas sebuah undang-undang adalah final dan mengikat. Pasal47 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menegaskan bahwa putusan MK RI memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Pasal 47 UU MK di atas mengandung pengertian bahwa putusan MK semestinya dapat dieksekusi semenjak ia memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, adanya beberapa putusan MK RI yang memiliki amar yang menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) suatu pasal dalam undang-undang yang diujikan menirnbulkan beberapa pertanyaan, yakni: apa yang menjadi pertimbangan hakim konstitusi dalam membuat putusan dimaksud, bagaimana legalitas putusan dimaksud serta apa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan dimaksud. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif karena yang akan diteliti lebih jauh adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi khususnya yang mengandung ciri adanya persyaratan konstitusional (conditionally constitutional). Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang rneliputi beberapa bahan hukurn yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukurn tersier. Pengurnpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yaitu mengkaji berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung makna konstitusional bersyarat. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisa secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan utama yakni pada satu sisi untuk menghmdari adanya kekosongan hukum jika norma yang diuji dibatalkan sementara pada sisi lain pelaksanaan legislative review membutuhkan proses dan waktu yang lama. Pada aspek legalitas, putusan konstitusional bersyarat menimbulkan permasalahan karena Putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) tidak memenuhi persyaratan sebagai putusan pengadilan yang baik karena berpotensi memasuki ranah kewenangan lembaga negara yang lain serta tidak serta merta dapat dilaksanakan. Putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) telah menimbulkan beberapa &bat yakni &bat pada peraturan terkait, materi terkait, subyek terkait dan perbuatan hukum sebelum subyek terkait. Selain itu, putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) juga telah menimbulkan akibat berupa tercampurinya kewenganan lembaga negara lain akibat dari perluasan makna atas suatu norma.