Konvergensi Hukum Robot Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Pada Masyarakat 5.0

Abstract

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, pertama bagaimanakah urgensi pengaturan hukum yang lahir antara manusia dengan robot dalam sistem hukum nasional di Indonesia? Kedua, Bagaimanakah aspek-aspek substansi yang harus termuat dalam pengaturan hukum tentang robot di Indonesia? Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitan in secara metodologis menempatkan hukum selain menjadi alat rekayasa didalam kelompok masyarakat, hukum juga harus menjadi alat kontrol sosial bagi perlindungan hak-hak dan kewajiban yang akan lahir antara robot dengan manusia. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, mengharuskan hukum menjadi solusi bagi manusia dan robot apabila terjadi perselisihan sekecil apapun nantinya, karena posisi manusia yang telah digantikan oleh robot, mengharuskan pemerintah menjadikan hukum sebagai alat untuk mengontol masyarakat dan robot dalam menjalankan peranannya masing-masing. akibat dari adanya konvergensi yang muncul antara robot dengan manusia mengharuskan hukum mengikat dan memaksa masyarakat dan robot untuk tunduk terhadap peraturan yang berlaku, karena dengan adanya tingkat bahaya yang dapat dialami oleh manusia, urgensi dari pengaturan robot harus diatur dan sebagai pelaksana yang dapat mengatasi segala macam perselisihan atau kejahatan yang dapat timbul kedepannya. Kedua, aspek-aspek substansi dalam pengaturan hukum robot yang akan lahir harus memuat pokok-pokok materi muatan dari aspek formil dan aspek materiil dari pembentukkan peraturan perundang-undangan. Mengingat Indonesia merupakan negara yang menerapkan asas legalitas dalam penegakan hukumnya, aspek-aspek substansi yang harus termuat dalam pengaturan hukum robot di Indonesia seperti aspek formil dan materil yang dapat membentuk aspek uji kelayakan, aspek defiinisi, aspek larangan, dan aspek sanksi administratif dan hukuman pidana.