Browsing Master of Law by Title
Now showing items 527-546 of 1464
-
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
(Universitas Islam Indonesia, 2014-03-22) -
KEWENANGAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI PASCA UNDANG UNDANG 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan Di Nagari Kotobaru Kecamatan Kotobaru Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-03-01) -
KEWENANGAN PENGADILAN MENGUJI NORMA PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-13)The aims of this thesis are: first, to know the normative meaning based on review of the policy rules (toetsingrechts) by Court according to the Indonesian legal system. Second, to provide theoretical clarity about the ... -
Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Tesis ini bertujuan antara lain: pertama, untuk mengetahui makna normatif pengujian norma peraturan kebijakan (toetsingrechts) oleh lembaga Peradilan berdasarkan sistem hukum Indonesia. kedua, Memberikan kejelasan teoretik ... -
KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-30)Kemigrasian merupakan salah satu bagian terpenting bagi suatu negara, mengingat tugas dan tanggung jawab yang bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban ... -
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Kemigrasian merupakan salah satu bagian terpenting bagi suatu negara, mengingat tugas dan tanggung jawab yang bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban ... -
KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(Universitas Islam Indonesia, 2009)Dengan adanya era globalisasi maka perkembangan ekonomi berkembang dengan pesat dan hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dalam dunia bisnis yang dijalankannya. Hal ... -
KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER
(Universitas Islam Indonesia, 2006-02-09)Setiap profesi dalam melaksanakan pekerjaannya sudah dipastikan mengandung risiko, begitu juga dengan profesi yang diemban oleh dokter. Dengan risiko yang diemban dokter tersebut, dimungkinkan bagi dokter untuk membatasi ... -
KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN MULTI LEVEL MARKETING YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-06-25)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami berbagai jenis klausula baku yang ada pada perusahaan Multi Level Marketing (MLM) yang ada di Indonesia dan untuk memahami serta menganalisa bentuk-bentuk klausula baku yang ... -
KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI KIOS SAPHIR SQUARE DI YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-06-25)Berkembanganya bisnis property terutama di bidang penjualan kios merupakan akibat dari permintaan pasar yang meningkat, yang mengapresiasi kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Penjualan kios sebelum ... -
KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI KIOS SAPHIR SQUARE DI YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-06-25)Berkembanganya bisnis property terutama di bidang penjualan kios merupakan akibat dari permintaan pasar yang meningkat, yang mengapresiasi kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Penjualan kios sebelum ... -
KLAUSULA FORCE MAJEURE DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-14)Penelitian ini berjudul Klausula Force Majeure Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan force majeur dalam akad pembiayaan ... -
KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN INDUSTRI DOMESTIK MELALUI SAFEGUARD DAN ANTI-DUMPING
(Universitas Islam Indonesia, 2012-02-18)Latar belakang dalam penelitian ini diawali dari pengakuan pemerintah Indonesia terhadap aturan-aturan GATT yang telah terbukti mempunyai peranan besar dalam mengembangkan perdagangan intemasional sejak tahun 1948 hingga ... -
KOMPARASI PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-19)Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis pelaksanaan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan membandingkan di Pengadilan Negeri ... -
KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Analisis Terhadap Putusan PTUN Yogyakarta Tahun 2015-2017)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-16)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, lahir dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudakan ... -
KONFIGURASI POLITIK FRAKSI-FRAKSI DI DPRD KABUPATEN BANTUL DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERNTAHAN Dl KABUPATEN BANTUL.
(Universitas Islam Indonesia, 2008-06-10)Dengan adanya reformasi politik 1999, membawa konsekuensi perubahan sistim politik dari otoritarian menuju ke sistim po1itik yang demokratk. Salah satu parameternya adalah terwujudnya good governance (tata pemerintahan ... -
KONKORDANSI SISTEM HUKUM LEMBAGA NOTARIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (Studi Penyelesaian Wanprestasi Praktek Perbankan Syariah Di Kota Padang Sumatera Barat)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-21)Perkembangan hukum Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah di terapkannya hukum Belanda di Indonesia. Penerapan hukum Belanda di Indonesia di terapkan Indonesia dengan cara Konkordansi. Dimana hukum Belanda yang ... -
KONKORDANSI SISTEM HUKUM LEMBAGA NOTARIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (Studi Penyelesaian Wanprestasi Praktek Perbankan Syariah Di Kota Padang Sumatera Barat)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-21)Perkembangan hukun~ Perduta di Indonesia tidak ierlepas duri sejurah di terapkannya hzrkzrtn Belanda di Indonesia. Penerapan hukutn Belandu di Indonesia di terapkan Indonesia dengan cura Konkordunsi. Dimana hukunz Belanda ... -
KONSEKUENSI HUKUM HAK EKSKLUSIF ATAS DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (NOVELTY)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-10-05)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Konsekuensi Hukum Hak Eksklusif Atas Desain Industri Terdaftar yang Tidak Memiliki unsur kebaruan (novelty) dan untuk mengkaji upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan ... -
KONSEKUENSI KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UJI MATERIIL PASAL 214 W NO.10 TAHUN 2008 TENTANG PEMlLIHAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TERHADAP HAK POLITIK PEREMPUAN
(Universitas Islam Indonesia, 2010-07-31)