Politik Hukum Penentuan Suara Sah Kemenangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Abstract

Keiikutsertaan calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengakibatkan disparitas terhadap nilai-nilai demokrasi lokal ditandai dengan tingkat partisipasi masyarakat yang menurun berujung pada kualitas demokrasi yang tidak sehat. Pilkada dengan calon tunggal selalu mengalami peningkatan jumlah dalam setiap Pilkada serentak yakni Pilkada serentak tahun 2015 (3 calon tunggal), tahun 2017 (9 calon tunggal), tahun 2018 (16 calon tunggal), tahun 2020 (25 calon tunggal) dan tahun 2024 (37 calon tunggal). jumlah keseluruhan calon tunggal dalam penyelenggaraan Pilkada secara serentak sebanyak (90 calon tunggal) dengan persentase kemenangan sebesar 96,67% Adapun penyebab lahirnya calon tunggal dalam pilkada dapat ditinjau dari faktor hukum dan non- hukum. Penulisan ini bertujuan mengkaji efektifitas calon tunggal dalam pilkada melalui konsep penentuan suara sah lebih dari 85% sebagai syarat sah kemenangan calon tunggal. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perudang-undangan, putusan mahkama konstitusi dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan keiikuttsertaan calon tunggal dalam pilkada merupakan praktik pragmatis dari partai politik (disengaja/didesain) agar mempermudah mempertahankan dan meraih jabatan kekuasaan. Oleh karena itu konsep penentuan kemenangan calon tungga dalam pilkada sebagai upaya penekan maupun penyeimbang bagi partai politik dan calon tunggal yang ingin maju dalam pilkada, selain itu juga dengan konsep ini berupaya menghidupkan partisipasi masyarakat mengingat (hak pilih masyarakat menjadi faktor utama dalam pilkada) dan calon tunggal yang terpilih mendapatkan legitimasi yang kuat, dan merupakan representasi dari keiinginan masyarakat.