Search
Now showing items 1-10 of 11
Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-22)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan
putusan DKPP dalam negara demokrasi berdasarkan hukum. dan juga untuk mengetahui
dan menganalisis sejauh mana efektifitas secara kelembagaan ...
RUMUSAN DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM DALAM NORMA PASAL 1 AYAT (2) DAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945 PASCA PERUBAHAN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-16)
Tujuan penelitian adalah adalah mengetahui latar belakang historis mengapa kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum diletakkan dalam Pasal 1 UUD 1945. Termasuk di dalamnya adalah berupaya mengetahui perubahan rumusan pada ...
ASPEK YURIDIS PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT (Studi Terhadap Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Deli Serdang)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-07-20)
Penelitian ini akan menjelaskan tentang proses “peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang” yang dilakukan oleh Partai Politik Demokrat, Partai Golongan Karya ...
KEDUDUKAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM NEGARA DEMOKRASI BERDASARKAN HUKUM
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-16)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan
putusan DKPP dalam negara demokrasi berdasarkan hukum. dan juga untuk mengetahui
dan menganalisis sejauh mana efektifitas secara kelembagaan ...
GAGASAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRASTIS DALAM UUD 1945 DAN IMPLEMENTASINYA PADA PEMILU LEGISLATIF 2004 DAN 2009
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-06-15)
Tesis ini membahas tentang gagasan (original intent) Sistem Pemilu yang termaktub dalam
konstitusi yang Penulis teliti dari risalah-risalah rapat pembentukan UUD 1945,
Implementasinya (Sistem Pemilu) pada Pemilu Legislatif ...
URGENSI PERLUASAN ALASAN DAN PEMOHON DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA PASCA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-28)
Penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu :1) mengapa perlu dilakukannya perluasan alasan dan pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik di Indonesia?, 2) bagaimanakah proses pembubaran partai politik ...
Rumusan Demokrasi Dan Negara Hukum Dalam Norma Pasal 1 Ayat (2) Dan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Perubahan
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Tujuan penelitian adalah adalah mengetahui latar belakang historis mengapa kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum diletakkan dalam Pasal 1 UUD 1945. Termasuk di dalamnya adalah berupaya mengetahui perubahan rumusan pada ...
Pencalonan Kepala Daerah Dari Unsur TNI dan Polri dalam Pilkada Serentak 2018
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Pencalonan Kepala Daerah dari Unsur TNI dan Polri dalam Pilkada Serentak 2018 merupakan fenomena yang harus disikapi dengan sungguh-sungguh. Mengingat dalam dalam pilkada serentak 2018 ada sebagian kandidat yang memiliki ...
Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-08-18)
Penunjukan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan pejabat kepala
daerah definitif yang disebabkan karena adanya penundaan pilkada di 271 daerah
di Indonesia telah menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan ...
Studi Komparasi Fungsi Kepartaian i Indonesia dan Korea Selatan dalam Perspektif Demokrasi
(Universitas Islam Indonesia, 2023)
UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menetapkan bahwa partai
politik adalah organisasi nasional yang dibentuk oleh warga negara Indonesia untuk
membela kepentingan politik dan menjaga keutuhan negara kesatuan. ...