http://hdl.handle.net/123456789/38 2026-04-24T09:43:33Z http://hdl.handle.net/123456789/61532 Mediasi Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Berdasarkan Nilai-nilai Budaya Melayu di Riau : Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak Maulana, Mohd. Kharris Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengaruh minuman berlakohol menurut adat melayu Riau di Kab siak dan Faktor-faktor yang menghambat pencegahan peredaran miunuman beralkohol di Kab Siak. Adapun jenis penelitian menggunakan Penelitian Lapangan atau Empiris, dengan pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Hasil dari penelitian ini Yaitu: Pertama; Penyelesaian yang digunakan dalam perkara Tindak Pidana lalu lintas yang disebabkan pengaruhu minuman beralkohol dalam adat melayu Riau di Kabupaten Siak menggunkana penyelesaian adat Bedamai Jika melibatkan sesama warga asli atau penduduk lokal dalam satu komunitas adat, Pelaksanaannya Susuai dengan Mekanisme/prosedur tahapan yang telah ada dari terdahulu. Kedua; Faktor-faktor penghambat pencegahan peredaran minuman beralkohol di Kab Siak terdapat enam Faktor 1). Modus operandi penjualan minuman beralkohol yang kompleks dan sulit dideteksi ; 2). Kurangnya kerja sama antara aparat kepolisian dan masyarakat; 3).upaya pelaku dalam menghilangkan jejak tindak pidana; 4). Keterbatasan sarana dan prasarana; 5). Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan 6). Dugaan adanya perlindungan dari oknum aparat. 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/61402 Batasan Pembelaan Diri Dalam Tindakan Balasan Korban Perundungan Siber (Cyberbullying) dalam Perspektif Hukum Pidana Riadi, Arif Konsep Cyberbullying merujuk pada tindakan intimidasi atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital. Tindakan ini dapat mencakup penyebaran informasi palsu, ancaman, penghinaan hingga pencemaran nama baik. Bentuk dari salah satu tindak pidana Cyberbullying ini seringkali korban merasa kesulitan untuk membalas kepada pelaku dalam bentuk membela diri. Rumusan masalah yang diajukan penulis adalah, Pertama, Apakah tindakan membalas dengan melakukan Cyberbullying serupa terhadap pelaku dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri? Kedua, Bagaimana menentukan tolok ukur pembalasan terhadap korban kepada pelaku dengan maksud untuk membela diri dalam perundungan siber (Cyberbullying) dalam perspektif hukum pidana? Metode penelitian pada penulisan ini adalah termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data primer, sekunder. Pendekatan penulis yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus dan pembaharuan hukum dalam tindak pidana Cyebrbullying yang bertujuan memberikan gambaran permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah, Pertama, jika mengacu pada UU ITE belum memperjelas mengenai batasan pembelaan diri mana yang dibenarkan dalam Cyberbullying, hanya diberlakukan bentuk balasan korban namun jika ditinjau dari KUHP tindakan balasan ini bertujuan kepada menghentikan serangan dan mengacu pada UU ITE menekankan jika tindakan balasan itu berisi menyerang kehormatan apabila batasan berlebihan maka menimbulkan sanksi pidana baru. Kemudian dipertegas pembelaan dibenarkan dalam tindakan balasan serangan nyata sifatnya hanya proporsionalistas. Kedua, menentukan tolok ukur pembelaan diri dalam Cyerbullying dikaitkan dengan proporsionalitas melalui pertimbangan putusan hakim dengan melihat kondisi tingkat keparahan psikologis korban yang melibatkan ahli forensik, kriminolog, serta sosiolog dalam kasus ini. 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/61358 Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Penggelapan Dana Nasabah pada Sektor Perbankan Nandana, Dewangga Nara 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/61039 Perlindungan Hukum Terhadap Pembebanan Biaya Tambahan Kepada Konsumen dalam Sistem Pembayaran Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Saleh, Azriel Ghiffari Ramadhan Pelaksanaan asas proporsionalitas dalam kontrak sangat penting karena memastikan adanya keseimbangan yang adil antara hak dan kewajiban para pihak, mencegah pembebanan yang berlebihan kepada salah satu pihak, dan pada akhirnya menjaga keabsahan, keadilan, serta keberlanjutan hubungan kontraktual. QRIS adalah metode pembayaran menggunakan Response Code untuk memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran tanpa uang tunai. Pada pelaksanaannya banyak merchant yang memberikan biaya tambahan atau surcharge pada konsumen dalam proses pembayaran QRIS. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana implementasi asas proporsionlaitas dan perlindungan hukum terhadap pembebanan biaya tambahan pada konsumen dalam transaksi QRIS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi asas proporsionalitas dalam pembebanan biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi QRIS, serta perlindungan hukum terhadap pembebanan biaya tambahan kepada konsumen dalam sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan konseptual perundang-undangan dan dipadukan dengan data empiris. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa Tarif MDR QRIS sudah proporsional dan berlandaskan keadilan sosial, tetapi praktik surcharge kepada konsumen melanggar asas proporsionalitas karena secara sepihak membebankan biaya merchant. Regulasi Bank Indonesia melarang surcharge QRIS dan menjamin perlindungan hukum pengguna, namun penegakan aturan masih lemah karena praktik surcharge di lapangan masih ditemukan, menunjukkan adanya kelemahan pengawasan merchant. 2025-01-01T00:00:00Z