Search
Now showing items 1-9 of 9
GAGASAN PENGALIHAN KEMBALI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DARI MAHKAMAH KONSTITUSI KEPADA MAHKAMAH AGUNG
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-27)
Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang politik hukum pengalihan
penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Mahkamah Agung
kepada Mahkamah Konstitusi, bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian ...
PERGESERAN KEKUASAAN; STUDI TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Universitas Islam Indonesia, 2014-01-04)
Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam negara yang mengusung tema
demokrasi. Ketat dengan perspektif perimbangan kekuasaan (check and balances), lembaga
ini dibentuk untuk menafsirkan konstitusi. Di Indonesia, ...
PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN YANG KEWENANGANNYA TIDAK BERSUMBER DARI UNDANG - UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-17)
Fokus utama dalam penelitian ini adalah bertujuan menjelaskan, (1)
bagaimana kedudukan hukum (legal standing) lembaga negara independen yang
kewenangannya tidak berumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam perkara
sengketa ...
Pembentukan Undang-Undang Atas Perintah Mahkamah Konstitusi
(UII, Yogyakarta, 2016-01-29)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif pembentukan undangundang atas perintah mahkamah konstitusi (Studi Terhadap Undang-undang No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD). Rumusan masalah yang diajukan ...
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XI/2013 dan Nomor 75/PUU-XII/2014 Tentang Judicial Review Ketetapan MPR/MPRS Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
(2016-01-29)
Masuknya kembali Ketetapan MPR pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menempatkan Ketetapan MPR dalam hierarki di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas ...
PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 TENTANG PENGUJIAN UU NO. 23 TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2018-07-28)
Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Pemerintah Pusat dalam
pengawasan terhadap produk hukum daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian UU No.23 Tahun 2014, ...
KEWENANGAN ABSTRACT REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI (SEBUAH GAGASAN SISTEM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MASA YANG AKAN DATANG)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-23)
Mahkamah Konstitusi yang lahir pada amandemen ketiga membawa pengaruh besar dalam ketatanegaraan bangsa Indonesia. Pengujian Undang-Undang berupa concrete review yang disematkan dalam salah satu kewenangannya memberikan ...
Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/Puu-Xvii/2019
(Universitas Islam Indonesia, 2022-01-19)
Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019”. Penelitian
ini diawali dari terdapatnya pertanyaan penulis terhadap pasca dikeluarkannya
Putusan ...
Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2022-07-15)
Makanisme amandemen konstitusi di Indonesia mempunyai ketentuan yaitu terdapat
dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Sejarah amandemen konstitusi di Indonesia
dilakukan dilakukan dengan cara addendum yang mana perubahan ...