• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Public Notary
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Public Notary
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Urgensi Pembaharuan Hukum Terhadap Undang-undang Jabatan Notaris Berbasis Praktik Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris di Era Disrupsi Digital

    Thumbnail
    View/Open
    23921006.pdf (2.070Mb)
    Date
    2025
    Author
    Zuhdiantito, Akbar
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Transformasi digital yang pesat dalam era disrupsi telah mengubah praktik kenotariatan secara signifikan. Notaris yang berstatus sebagai pejabat umum (officium nobile) kini mulai terlibat dalam praktik-praktik yang menyerupai pelaku usaha, seperti promosi jasa melalui media sosial, kerja sama eksklusif dengan institusi keuangan, serta penurunan tarif jasa di bawah standar. Fenomena ini memicu terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang bertentangan dengan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak disrupsi teknologi terhadap dinamika persaingan antar notaris, serta mengkaji urgensi pengaturan hukum yang lebih spesifik guna mencegah terjadinya pelanggaran etika profesi di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara terhadap notaris, serta pakar hukum. Analisis dilakukan terhadap praktik aktual di lapangan yang dikaitkan dengan kerangka teori tentang disrupsi, pertanggung jawaban etika profesi, dan persaingan usaha tak sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disrupsi mempengaruhi notaris untuk bertindak di luar koridor etik dan hukum yang berlaku, seperti persaingan usaha tak sehat berbasis digital seperti promosi di media sosial(Tiktok,Instagram)Website yang menyediakan jasa promosi dan pelayanan eksklusif. Tidak adanya ketentuan eksplisit dalam UUJN yang mengatur persaingan usaha konvensional & digital menyebabkan lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap UUJN agar mencakup norma-norma khusus mengenai penggunaan media digital oleh notaris serta larangan praktik persaingan tidak sehat. Penguatan peran Majelis Pengawas dan harmonisasi regulasi menjadi strategi kunci dalam menjaga martabat jabatan notaris di tengah tantangan era digital.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/57822
    Collections
    • Master of Public Notary [99]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV