Penerapan Sanksi Terhadap Bentuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Luar Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Namun, Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dapat melakukan kesalahan dan pelanggaran tugas jabatan. Majelis Pengawas Notaris melaksanakan fungsi pengawas dan pembinaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris. Konsekuensi tidak optimalnya pengaturan tentang mekanisme penjatuhan sanksi hukum terhadap Notaris berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Bagaimanakah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris diluar ketentuan yang telah diatur dalam UUJN dan kedua, Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Notaris atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris diluar ketentuan yang telah diatur didalam UUJN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan didukung bukti-bukti empiris yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, Majelis Pengawas Notaris menemukan berbagai bentuk pelanggaran kewajiban dan kewenangan Notaris. Majelis Pengawas menemukan pelanggaran oleh Notaris diluar pengaturan UUJN dan Kode Etik. Pelangaran tersebut berupa penijlidan minuta akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak dan Notaris. Notaris menemukan perilaku tidak wajar Notaris menginden nomor akta otentik berkenaan dengan akta fidusia. Majelis Pengawas Notaris menemukan perilaku Notaris publikasi foto lewat media sosial bersama-sama para pihak dengan tumpukan uang dimeja. Majelis Pengawas juga sedang melakukan pendalaman terkait kerjasama. Notaris dapat dikenai berbagai bentuk sanksi, tanggung jawab administrasi, dan ganjaran perdata sesuai dengan norma hukum. Akan tetapi bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan secara khusus belum diatur didalam UUJN maupun Kode Etik. Keadaan kekosongan hukum seperti ini mengakibatkan Majelis Pengawas kesulitan untuk memilah dan milih aturan hukum seperti apa yang proporsional untuk diberikan kepada Notaris.