Browsing Doctor of Law by Issue Date
Now showing items 81-100 of 110
-
KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN SEKRETARIS DESA (Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-31)Penelitian ini bertujuan: pertama, mengkaji politik hukum kedudukan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Pasca Reformasi. Kedua, menganalisis implikasi yuridis terbitnya Putusan MK 128/PUU-XIII/2015 terhadap penyelenggaraan ... -
FORMULASI MULTI AKAD DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-02-19)Penelitian ini bertujuan menemukan secara filosofis konsep multi akad dalam hukum Islam, dan urgensi penggunaannya untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia, serta menghasilkan formulasi multi akad yang ... -
Peran Pengalaman Merek Dan Keterlibatan Pada Loyalitas Pelanggan Fashion Muslim Di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2022-06-06)Mayoritas masyarakat Indonesia adalah seorang Muslim, Agama Islam sendiri memiliki aturannya seperti pakaian umatnya perlu menutup aurat mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pengalaman merek ... -
REFORMULASI SANKSI PIDANA DENDA HUBUNGANNYA DENGAN BIAYA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-08-24)Penelitian ini difokuskan pada kajian tentang reformulasi sanksi pidana denda hubungannya dengan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini penting untuk dibahas, karena masih tingginya angka tindak ... -
KONSTRUKSI BARU HUKUM LOKAL: STUDI TENTANG REGULASI PARIWISATA HALAL DI PULAU LOMBOK-NUSA TENGGARA BARAT
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-11-10)Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah berikut: 1) Mengapa implementasi pariwisata halal di Pulau Lombok belum efektif, apa saja yang menjadi hambatan? 2) Bagaimana urgensi regulasi pariwisata ... -
PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG UNTUK MEWUJUDKAN MEKANISME CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-12-15)Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pengujian Perppu yang dapat mewujudkan mekanisme checks and balances dalam legislasi Perppu, dengan mengkaji dan menganalisis keberadaan Perppu dan aspek pengujiannya dalam ... -
Reformulasi Regulasi Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Hukum Acara Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini dilatarbelakangi atas kebutuhan korban untuk menuntut ganti kerugian, sedangkan mekanisme restitusi dan kompensasi yang ada penggunaannya terbatas untuk jenis korban tindak pidana tertentu. Penggabungan perkara ... -
POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-04)Politik hukum penerapan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi sangat urgen dan fundamental. Tujuannya untuk; 1) Menemukan original intent dan ratio legis UUD 1945 dalam menentukan syarat negarawan ... -
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN HAKIM AGUNG YANG BERINTEGRITAS
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-10)Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai landasan kewenangan Komisi Yudisial dalam rekrutmen Calon Hakim Agung, apakah proses seleksi Calon Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi ... -
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN LEBONG
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-16)Fokus isu utama dalam penelitian ini bertujuan menganalisis, mengkaji, dan menjelaskan: Pertama, politik hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong tentang perlindungan hukum masyarakat hukum adat yang selanjutnya ... -
GANTI KERUGIAN TERHADAP TERDAKWA PUTUSAN BEBAS ATAU LEPAS YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-23)Ganti kerugian dalam KUHAP selama ini diberikan kepada setiap orang yang tidak melalui proses sampai di Pengadilan berdasarkan Pasal 95 KUHAP, sehingga adanya batas yang diberikan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas ... -
PRINSIP PROFESIONALITAS SEBAGAI LANDASAN UNTUK MEWUJUDKAN NOTARIS YANG CAKAP DAN BERINTEGRITAS DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-02-15)Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip profesionalitas dalam kaitannya dengan kecakapan dan integritas profesi hukum, khususnya Notaris selaku pejabat sui generis yang ... -
PENGATURAN DAN PENERAPAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM KONTEKS SISTEM PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-03-15)Persoalan terkait Upaya Administratif di Indonesia ternyata tidak begitu saja selesai dengan diterbitkannya Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya ... -
EFEKTIVITAS PENANGANAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-06-20)Konsumen ipso facto manusia dibekali beberapa hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi kepentingan ekonominya. Namun walau demikian, hak-hak konsumen tersebut kerap kali dilanggar oleh pelaku usaha sehingga konsumen ... -
REFORMULASI KONTRAK KONSUMEN BERBASIS ASAS GOTONG ROYONG
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-06-27)Praktek kontrak konsumen di Indonesia terlihat tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pihak konsumen, dikarenakan penggunaan asas kebabasan berkontrak yang tidak diimbangi dengan kultur masyarakat Indonesia yaitu ... -
REKONSTRUKSI TRANSAKSI JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL BERPERSPEKTIF KEADILAN BERKONTRAK
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-07-05)Transaksi bisnis jual beli satuan rumah susun komersial, simpulnya ada dalam hubungan kontraktual (PPJB-PJB/AJB). Banyak permasalahan muncul sejak tahap prakontrak sampai bentuk peralihan, pengawasan dan penegakan ... -
REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN YANG BERKEADILAN
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-07-16)Problem normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi persoalan yang serius, karena menyangkut hak-hak dasar bagi narapidana, korban, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ... -
POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA PASCA ORDE BARU
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-07-20)Korupsi telah menjadi persoalan yang terus terjadi disetiap negara dimana saja. Karena begitu berbahayanya korupsi, setiap negara berlomba untuk membersihkan negaranya dari masalah yang timbul dari korupsi. Sebab-sebab ... -
INTERELASI PARA PIHAK DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-08-03)Fokus dalam penelitian mengenai pengadaan barang dan atau jasa secara eletronik, dengan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga belum mampu mewujudkan penyelenggaraan pengadaan barang dan ... -
REKONSTRUKSI INSTITUSI PENEGAK HUKUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MANDIRI DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-08-15)Penelitian ini terfokus pada problematika kelembagaan dan kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang menimbulkan multiplikasi peran institusi penegakan hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan. Dasar ...