Master of Law: Recent submissions
Now showing items 201-220 of 1540
-
Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-08-18)Penunjukan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan pejabat kepala daerah definitif yang disebabkan karena adanya penundaan pilkada di 271 daerah di Indonesia telah menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan ... -
Eksistensi Perundang-Undangan Terhadap Digital Forensik Dalam Sistem Pembuktian Pidana
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-08-18)Penerapan ilmu digital forensik yang komprehensif memerlukan 3 (tiga) komponen terangkai yang harus dipenuhi untuk penerapan ilmu yang berkualitas. Ketiga komponen tersebut yaitu: Pertama, Manusia (People), Kedua, ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Online Sebagai Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-07-21)Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk aturan yang bersifat preventif maupun yang bersifat refresif, secara lisan maupun tertulis oleh Negara yang tertulis ... -
Perbandingan Penyelesaian Sengketa Medis Dengan Menggunakan Undang-Undang Kesehatan Dan Undangundang Perlindungan Konsumen
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-08-22)Pelayanan Medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seringkali tidak berjalan mulus. Pasien yang merasa dirugikan pun menuntut ganti kerugian yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan. Penyelesaian sengketa yang ... -
Praperadilan Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Sarana Kontrol Upaya Paksa Terhadap Tersangka Dalam Perspektifhak Asasi Manusia
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-08-08) -
Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Kabupaten Gunungkidul
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-08-11)Perikanan adalah salah satu sumber daya alam terbesar yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Kenyataan yang terjadi adalah dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan dengan tidak memperhatikan Peraturan ... -
Penghentian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Dalam Hal Adanya Pengembalian Kerugian Negara
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-08-18)Tindak Pidana Korupsi menjadi penyebab timbulnya suatu krisis ekonomi yang ada di indonesia hingga merusak suatu sistem hukum serta menghambat jalannya pemerintahan yang bersih (good governance). Berbagai tindakan korupsi ... -
Hubungan Pemilihan Umum Serentak Dengan Sistem Pemerintahan Di Indonesia
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-07-11)Model keserentakan pemilu belum ditentukan hingga kini oleh pembuat undangundang atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Padahal problematik yang disebabkan dari Pemilu Serentak 2019 ... -
Pengaturan Urusan Pendidikan Pesantren Oleh Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-07-11)Desentralisasi pendidikan sebagai implementasi otonomi daerah, menempatkan pemerintah daerah dan masyarakat pada posisi siap untuk menerima tanggung jawab tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang ... -
Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Pasca Omnibus Law
(Universitas Islam Indonesia, 2022-02-17)Tesis ini menganalisis perkembangan filosofi yang melandasi transformasi hukum perusahan pasca Krisis Keuangan Asia dan perkembangan transplantasi hukum dalam mewujudkan reformasi ekonomi melalui reformasi regulasi pasca ... -
Kebijakan Formulasi Bobot dan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup
(Universitas Islam Indonesia, 2022-03-24)Tesis ini berfokus kepada kajian terhadap kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda terhadap orang perseorangan dan korporasi yang terdapat dalam sebelas fokus penulis terhadap undang-undang bidang ... -
Kebijakan Formulasi Bobot dan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda dalam Undang-undang Bidang Lingkungan Hidup
(Universitas Islam Indonesia, 2022-03-24)Tesis ini berfokus kepada kajian terhadap kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda terhadap orang perseorangan dan korporasi yang terdapat dalam sebelas fokus penulis terhadap undang-undang bidang ... -
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative
(Universitas Islam Indonesia, 2022-03-24)Konsep keadilan restorative justice dinilai efektif dalam penanggulangan permasalahan hukum terutama dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Banyaknya korban atas pasal pencemaran nama baik, harus dituntaskan agar ... -
Reformulasi Pengaturan Rekrutmen Kepala Daerah Guna Membatasi Dinasti Politik
(Universitas Islam Indonesia, 2022-06-02)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika pemilihan kepala daerah yang berdampak pada pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada rekrutmen kepala daerah yang ... -
Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2022-07-15)Makanisme amandemen konstitusi di Indonesia mempunyai ketentuan yaitu terdapat dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Sejarah amandemen konstitusi di Indonesia dilakukan dilakukan dengan cara addendum yang mana perubahan ... -
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2022-05-24)Penelitian ini membahas dua permasalahan utama yaitu, pertama faktorfaktor apakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana illegal fishing belum berjalan dengan baik dan kedua,upaya ... -
Implikasi Hukum Penghapusan Status B3 Faba Dalam Pp Nomor 22 Tahun 2021 Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2022-06-28)Penelitian ini membahas dua permasalahan, yaitu pertama Bagaimana implikasi hukum penghapusan status B3 FABA dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di indonesia dan kedua, Kendala-kendala yang ... -
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2022-05-24)Penelitian ini membahas dua permasalahan utama yaitu, pertama faktorfaktor apakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana illegal fishing belum berjalan dengan baik dan kedua,upaya ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Kepada Pemilik Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Jasa Fintech Peer To Peer Lending
(Universitas Islam Indonesia, 2022-06-24)Penyalahgunaan data pribadi dalam penyelenggaraan jasa financial technology (fintech) peer to peer lending menimbulkan kerugian bagi pemilik data pribadi. Sejauh ini pengaturan terhadap perlindungan data pribadi kepada ... -
Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Penumpang
(Universitas Islam Indonesia, 2022-05-24)Perkembangan teknologi informasi global terus mendorong seluruh industri perusahaan melakukan inovasi-inovasi pelayanan kepada penumpang, terlebih lagi dengan meningkatnya perkembangan bisnis di bidang jasa penerbangan ...