Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia

Abstract

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama yaitu, pertama faktorfaktor

apakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana illegal fishing belum berjalan dengan baik dan kedua,upaya yang perlu dilakukan agar penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana illegal fishing dapat berjalan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan penulis masuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep asas hukum dan perundang-undangan dan analisis ketentuan hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian penulis yaitu sumber data primer dan sekunder, sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis, sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, undang-undang, dokumen sampai dengan putusan pengadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yaitu yang beranjak dari pandangan dan doktrin ilmu hukum. Metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan wawancara. Analisa data yang dugunakan deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan bahan hukum secara sistematis dan logis. Hasil penelitian penulis yaitu pertama lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana illegal fishing di Indonesia disebabkan karena beberapa faktor yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan kebudayaan yang menyebabkan sanksi pidana hanya dikenakan terhadap pengurus korporasi dan pelaku materil sedangkan korporasinya tidak. Kedua, upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana illegal fishing di Indonesia dilakukan dengan memperbaiki faktor undang-undang, penegak hukum dan sarana prasarana, terutama Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.