Reformulasi Pengaturan Rekrutmen Kepala Daerah Guna Membatasi Dinasti Politik

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika pemilihan kepala daerah yang berdampak pada pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada rekrutmen kepala daerah yang mempengaruhi maraknya dinasti politik. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis urgensi reformulasi pengaturan rekrutmen kepala daerah guna membatasi dinasti politik dan memberikan gagasan konsep pengaturan ideal tentang hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Upaya pembatasan yang dapat dilakukan untuk membatasi dinasti politik melalui proses rekrutmen oleh partai adalah dengan pemberian jeda waktu untuk maju dalam pilkada terhadap calon yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana maupun pejabat pemerintahan lainnya melalui AD/ART masing-masing partai serta revisi UU Partai politik dengan menambahkan ayat baru tentang pemilihan pendahuluan oleh anggota partai. Selain itu, pengembangan pendidikan politik bagi rakyat juga penting untuk dilakukan agar rakyat lebih cerdas dan bijak dalam memilih calon Kepala Daerah sebab kemauan politik rakyat mempengaruhi hasil pemilihan yang muaranya akan menentukan jalannya pemerintahan.