• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Hubungan Pemilihan Umum Serentak Dengan Sistem Pemerintahan Di Indonesia

    Thumbnail
    View/Open
    18912020.pdf (2.486Mb)
    Date
    2022-07-11
    Author
    MAZDAN MAFTUKHA ASSYAYUTI
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Model keserentakan pemilu belum ditentukan hingga kini oleh pembuat undangundang atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Padahal problematik yang disebabkan dari Pemilu Serentak 2019 masih harus diberikan solusi. Sementara itu muncul pertanyaan, apakah keserentakan pemilu telah menguatkan sistem pemerintahan di Indonesia? Lalu, bagaimana model keserentakan pemilu yang ideal diterapkan di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau dokriner yang akan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan filsafat, dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan antara lain. Pertama, konfigurasi pemerintahan setelah Pemilu Serentak 2019 terjadi blended antara eksekutif dengan legislatif menjadikan tidak adanya checks and balances, nirkonfik antara pemerintah dengan parlemen, serta beberapa kebijakan-kebijakan pemerintahan cenderung dibentuk tanpa partisipasi masyarakat yang baik, dilakukan secara fast track legislation, dan dominasi kepentingan pemerintah pusat. Dengan demikian, penguatan sistem pemerintahan presidensial tidak sepenuhnya terjadi pasca keserentakan pemilu dikarenakan UUD NRI 1945 masih menganut sistem pemerintahan semi-presidensial dan dipadukan kondisi multi partai. Kedua, model keserentakan nomor 5 dimungkinkan ideal untuk bentuk negara kesatuan tetapi harus diperlukan rencana jangka panjang agar dapat diterapkan. Hal yang mendesak dilakukan adalah pemisahan pemilu serentak nasional dengan pemilu serentak lokal sebagaimana model nomor 4 oleh pembentuk undang-undang dan stakeholder kepemiluan. Ada beberapa keuntungan pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal, antara lain: dapat terjadinya efek ekor jas di tingkat nasional juga di tingkat lokal, terfokusnya wacana keisuan di nasional dan lokal, biaya penyelenggaraan yang lebih efektif dan efisien, meminimalisasi fenomena calon tunggal dan dinasti politik, serta menjamin hak warga negara memilih lebih cerdas dan rasional.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/40654
    Collections
    • Master of Law [1540]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV