Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Kabupaten Gunungkidul

Abstract

Perikanan adalah salah satu sumber daya alam terbesar yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Kenyataan yang terjadi adalah dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan dengan tidak memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga menyebabkan terjadinya illegal fishing dalam berbagai aspek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap kasus illegal fishing yang terjadi dan peranan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mencegah terjadinya kasus illegal fishing. Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus, yaitu dilakukan dengan cara menelaah kasuskasus yang terjadi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap serta ditambah penelitian lapangan

yang

dilakukan di Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kasus illegal fishing yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar berkaitan dengan permasalahan perizinan dan penegakan hukum pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap pelaku illegal fishing dilakukan secara represif (penindakan) dengan disertai sanksi pidana dan sanksi administratif yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dipertegas dengan penanganan beberapa kasus illegal fishing yang pernah terjadi dan pada penelitian ini ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya ketidaklengkapan surat izin tersebut. Selanjutnya peranan pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait illegal fishing, dalam bertindak melalui aparatur pemerintah yang bersangkutan dibidang penegakan hukum kelautan dan perikanan meliputi Satuan Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud) Polres Gunungkidul dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).