Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia
Abstract
Penelitian ini membahas dua permasalahan utama yaitu, pertama faktorfaktor
apakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap
korporasi dalam tindak pidana illegal fishing belum berjalan dengan baik dan
kedua,upaya yang perlu dilakukan agar penegakan hukum terhadap korporasi
dalam tindak pidana illegal fishing dapat berjalan dengan baik. Metode
penelitian yang digunakan penulis masuk dalam jenis penelitian yuridis
normatif dan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan menelaah teori-teori,
konsep-konsep asas hukum dan perundang-undangan dan analisis ketentuan
hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat. Sumber data yang digunakan
dalam penelitian penulis yaitu sumber data primer dan sekunder, sumber data
primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti wawancara
yang dilakukan oleh penulis, sedangkan sumber data sekunder yaitu data
yang diperoleh dari kepustakaan, undang-undang, dokumen sampai dengan
putusan pengadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual yaitu yang beranjak dari
pandangan dan doktrin ilmu hukum. Metode pengumpulan data yaitu studi
pustaka dan wawancara. Analisa data yang dugunakan deskriptif kualitatif
yaitu pengumpulan bahan hukum secara sistematis dan logis. Hasil penelitian
penulis yaitu pertama lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi
dalam tindak pidana illegal fishing di Indonesia disebabkan karena beberapa
faktor yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat
dan kebudayaan yang menyebabkan sanksi pidana hanya dikenakan terhadap
pengurus korporasi dan pelaku materil sedangkan korporasinya tidak. Kedua,
upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi lemahnya penegakan
hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana illegal fishing di
Indonesia dilakukan dengan memperbaiki faktor undang-undang, penegak
hukum dan sarana prasarana, terutama Undang-Undang Nomor 45 tahun
2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.
Collections
- Master of Law [1449]