Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1401-1420 of 1559
-
DINAMIKA NEGARA HUKUM (Telaah Terhadap Praktek Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-02)Indonesia yang secara sadar mengikarkan dirinya sebagai negara hukum sebagai wadah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seiring dengan dinamika negara hukun yang tampil sebagai fenomena yang kompleks, maka pemahaman terhadap ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EKSPORTIR DALAM PEMBAYARAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI TELEGRAPHIC TRANSFER
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-17)Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi eksportir dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional. Teori-teori yang melandasi dalam penelitian ini adalah prinsip dasar kebebasan berkontrak, pacta sun ... -
GAGASAN PEMBERIAN KEWENANGAN FORUM KONSULTASI (CONSILIUM FORUM) PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang. Guna ... -
HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA EKSEKUTIF DAERAH DENGAN DPRD DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH APBD TAHUN 2005 DI PROVINSI RIAU (Studi Terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-05)Refomasi di Indonesia adalah menuntut ditegakkan kembali demokrasi setelah terjadi dekadensi demokrasi dalam praktek bernegara yang hanya mengatas namakan rakyat belaka. Substansi kedaulatan yang dikehendaki reformasi ... -
KEWENANGAN DPRD DAN KEPALA DAERAH DALAM PENGESAHAN PERATURAN DAERAH DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, TENTANG PEMERINTAH DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-13)Dengan keluarnya UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah telah Terjadi perubahan paradigrna system pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik, dengan demikian daerah diberikan kewenangan yang ... -
PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ERA PEMILIHAN SECARA LANGSUNG
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-05)Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa implikasi terhadap acianya perubahan sistem pemerintahan daerah. Salah satu diataranya adalah perubahan di daiam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Di dalam Pasal 18 ... -
GAGASAN PEMBERIAN KEWENANGAN FORUM KONSULTASI (CONSILIUM FORUM) PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang. Guna ... -
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI BPK (BADAN PEMERIKSA KEUANGAN) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-07)Setelah perubahan W D 1945 khususnya Pasal 23 ULTD 1945 yang mengatur tentang kedudukan, peran dan fungsi BPK menjadi berubah dengan adanya aturan baru ddam Pasal 23E-23G UUI) 1945 setelah perubahan yang mengatur tentang ... -
PENERAPAN HAK MORAL ATAS PERUBAHAN ISI MUSIK DAN LAGU “DI DADAKU ADA KAMU” KARYA CIPTA DODO ZAKARIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-02-15)Judul penelitian ini adalah “Penerapan Hak Moral Atas Perubahan Isi Musik Dan Lagu “Di Dadaku Ada Kamu” karya cipta Dodo Zakaria, yang ditulis dengan menggunakan ketentuan Pasal 24 UUHC 2002 tentang Hak Moral sebagai ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMERIKSAAN DAN PENGAMBILAN MINUTA AKTA OLEH PENYIDIK (Studi di Kota Yogyakarta)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-09-29)Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun ... -
PERGESERAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UCTD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-02-21)Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1 .Mengapa pendiri negara memberikan kekuasaan yang sangat besar pada eksekutif dalam UUD 1945 sebelum amandemen?. 2 .Mengapa terjadi ... -
URGENSI PENGATURAN CITIZEN LAWSUIT TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN DALAM KERANGKA HAK ASASI MANUSIA (Studi Terhadap Bencana Asap Tahunan di Provinsi Riau)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-05-14)Jamak diketahui, lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan conditio sine qzranon bagi tercapainya standar minimum kehidupan manusia. Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia pada Amandemen ke-2 UUD 1945, Pasal28H ... -
PENYALAHGUNAAN LEMBAGA KEPAILITAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-15)Tesis ini bertujuan untuk mengkritisi syarat permohonan pernyataan pailit, dimana dalam prakteknya saat ini lembaga kepailitan disalahgunakan baik oleh Kreditor maupun Debitor. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ... -
PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM Studi Tentang Tuntutan Organisasi Islam Untuk Menerapkan Hukum Pidana Potong Tangan, Rajam dan Cambuk
(Universitas Islam Indonesia, 2015-02-14)Penelitian tentang Pemberlakuan Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum HAM : Studi Tentang Tuntutan Organisasi Islam Untuk Menerapkan Hukum Pidana Potong Tangan, Rajam dan Cambuk, penting dilakukan dengan beberapa alasan. ... -
Peran DPRD Kabupaten Wonosobo dalam Pembentukan Perda No 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo 2011-2031
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013)Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah normative yuridis, jenis data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder, teknik pengumpulan datanya adalah dengan Teknik Wawancara dan studi lapangan, teknik Analisisnya adalah ... -
POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (STUDI PENGARUH HUKUM HAM INTERNASIONAL, TERHADAP HUKUM HAM NASIONAL DALAM UUD 1 945)
(Universitas Islam Indonesia, 2011-08-11)Sebagai dasar negara yang dapat dikaji dari mah politik dan hub, tidak dapat kita pun&ri bahwa konstitusi lahir dari pergulatan politik. Konstitusi yang tertuang dalam TAD 1945 merupakan surnber hukum positif tertinggi ... -
Pergeseran Kewenangan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Era Reformasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pemerintah Kabupaten Jepara
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)Wilayah laut merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta ekologi, merupakan ... -
ASPEK HUKUM DAN KEMANFAATAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH : STUDI KASUS BPD KALIMANTAN TIMUR
(Universitas Islam Indonesia, 2012-06-30)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) dari aspek dan legalitas pendiriannya dalam ha1 menyediakan kredit makro dan kredit mikro bagi ... -
TINJAUAN YURIDIS- FILOSOFIS UU PNPS NO. 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA (STUDI ATAS KEBERADAAN AGAMA-AGAMA DI INDONESIA)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-08-06)Penilitian ini mengkaji terkait dengan keberadaan agama-agama di Indonesia yang tercantum dalam UU PNPS no 1 tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama secara yuridis dan filosofis. pengkajian atas hal tersebut ... -
PENGUASAAN PASAR OLEH PT CARREFOUR INDONESIA SETELAH AKUISISI SAHAM PT ALFA RETAILINDO Tbk
(Universitas Islam Indonesia, 2012-10-13)Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan tolok ukur yang digunakan KPPU dan PN Jakarta Selatan terkait penguasaan pasar oleh PT Carrefour Indonesia setelah Akuisisi saham PT Alfa Retailindo Tbk, serta akibat ...