Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1381-1400 of 1559
-
IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945 Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR (Studi Terhadap Kesempatan Kerja Pria dan Wanita)
(Universitas Islam Indonesia, 2007-07-07)Penelitian ini mengambil judul "Irnplementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Terhadap Kesempatan Kerja Pria dan Wanita)" dengan menggunakan metode kualitatif. Latar belaking masalah ... -
PERKEMBANGAN PENGATURAN PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH UU NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-12-11) -
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMlLlHAN KEPALA DAERAH KABUPATENIKOTA MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2006-12-07)Pilihan bentuk dan model demokrasi, sebagai skibat dari perubahan kehidupan berbangsa menjadi agenda penting dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala ... -
ROYALTI DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-11-17)Lahirnya karya intelektual di bidang musik atau lagu tidak lahir karena suatu kebetulan belaka, tetapi lahir dari sebuah proses, perjalanan, pengorbanan dan perjuangan yang panjang berupa waktu, tenaga, biaya, maupun ... -
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2007-05-19) -
KEMANDEGAN HAK INISIATIF DPRD KOTA PALANGKA RAYA (Analisis Dari Tahun 2004 - 2006)
(Universitas Islam Indonesia, 2007-04-27)Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi, yaitu fungsi DPRE dalam membentuk Peraturan Daerah bcrsama Kepala Daerah, baik walikota ataupun bupati. Usul Rancangall Peraturan Daerah bisa datang dari walikota, bisa ... -
PENJABARAN ASAS KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD I945 (Analisis Hukurn Terhadap UUD 1945 Hasil perubahan)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-11-19)Judul penelitian ini adalah "Penjabaran Asas Kedaulatan Rakyat Dalam W D 1945 : Analisis Hukum Terhadap UUD 1945 Hasil Perubahan". Penelitian ini adalah penelitian hukurn normatif yang sepenuhnya meneliti objek literatur ... -
PENGATURAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 ( Studi Atas Kekuasaan Presiden )
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-02-25)Perubahan UUD 1945 telah mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Semua lembaga negara dalam UUD 1945 menjadi berkedudukan sederajat ... -
PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA PERUBAHAN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-11-15)Dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan-perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya bagi penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam konteks ini terutama mengenai ... -
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI TENTANG GAGASAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT SLEMAN)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-08-30)Mekanisme penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas saat ini terlalu panjang prosesnya sehingga menimbulkan biaya tinggi . Kondisi tersebut sering memunculkan praktek-praktek korupsi yang dilakukan petugas saat ... -
PERANAN DPRD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Kajian Yurids Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-11-15)DPRD merupakan wakil masyarakat dipemerintahan dan salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan. Dan pengawasan yang dilakukan DPRD khususnyaDPRD D.1.Y adalah di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ... -
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENJATUHAN SANKSI KEBIRI PADA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-12-21)Jein Djauhari ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENJATUHAN SANKSI KEBIRI PADA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. Tesis ini mengajukan dua pertanyaan sebagai rumusan permasalahan: 1) Apa dasar Pembentukan sanksi kebiri ... -
FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH OLEH EKSEKUTIF (Kasus : PERDA Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 1992)
(Universitas Islam Indonesia, 2006)Penelitiail ini inengltaji fungsi pellgawasail DPRD terhadap pelalcsanaa~i Peraturan Daerah oleh eltseltutif dan studi Itasus adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tal~un 1992. Peraturan Daerah merupakan ltebijakan l'el~lerintal~ ... -
KAJIAN YURlDIS PERANAN PARTAI POLlTlK DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI POLITK
(Universitas Islam Indonesia, 2006-04-28) -
PASAR BERSANGKUTAN (RELEVANT MARKET) DALAM PUTUSANPUTUSAN KPPU TENTANG KARTEL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-12-14)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aspek pasar bersangkutan produk dalam enam putusan kartel yang dibuat oleh KPPU, yaitu putusan No. 10/KPPU-L/2005; No. 26/KPPU-L/2007; No. 24/KPPU-I/2009; ... -
INTERRELASI KONSTITUSIONALISME DAN DEMOKRASI PERWAKILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PERUBAHAN IV UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-05-04) -
IMPLlKASl YURlDlS DAN POLITIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU KEPADA DPRD KOTA PEKANBARU PADA ERA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2006-08-25)Pertanggungjawaban kepala daerah dapat diterima masyarakat melalui DPRD yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tugas kepala daerah selama satu tahun anggaran Hal ini tentunya akan menjadi bahan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DANA SIMPANAN ANGGOTA BAITUL MA’AL WAT TAMWIL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-11-07)Perokonomian Negara Republik Indonesia pasca keterpurukannya dikarenakan krisis Moneter pada tahun 1998 membutuhkan waktu hingga beberapa tahun untuk dapat bangkit kembali, kini di saat perekomian indonesia telah kembali ... -
PERANAN DINAS-DlNAS DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-08-24)Tulisan ini berjudul " Peranan Dinas Dinas Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan AsIi Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hilir (Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004) yang menjelaskan tentang peranan dinas ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EKSPORTIR DALAM PEMBAYARAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI TELEGRAPHIC TRANSFER
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-17)Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi eksportir dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional. Teori-teori yang melandasi dalam penelitian ini adalah prinsip dasar kebebasan berkontrak, pacta sun ...