PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PENDAPATAN ASLl DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK DAN RETRlBUSl DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Abstract

Sejalan dengan sistein pemerintahan desentralisasi inaka diselenggarakan pe~nerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahannya. Kedudukan peinerintah daerah dalain sistem negara ltesatuan adalah subdivisi pernerintahan nasional sehingga ltewenangan peinerintah baik politik inaupun administrasi dimililti secara tunggal oleh peinerintah pusat. Namun demikian sumber keuangan tetap terkait dengan peinerintah pusat, diinana ada perimbangan keuangan yang adil dan transparan antara pusat dan daerah. Pelaksanaan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah telah inenyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam ha1 keuangan, pemerintah daerah dituntut untuk inenggali suinber-suinber keuangannya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD se~nakin besar seiring dengan seinakin banyaknya kewenangan pemerintah yang diliinpahkan kepada daerah. Tuntutan tersebut langsung maupun tidak langsung melibatkan instansi terkait dalain pemungutannya, terutama Dinas Pendapatan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk inengetahui peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam ineningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) inelalui pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk lnengetahui hambatan-hambatan yang dialami Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meinungut pajak dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang dilengkapi dengan penelitian einpiris yang menghasilkan data lapangan. Data penelitian setelah dianalisis dengan menggunakan nletode deskriftif kualitatif, diperoleh hasil bahwa peranan Dinas Pendapatan Daerah dalain ineningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) inelalui pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu berusaha meningkatkan target penerimaan Kabupaten Indragiri Hilir inelalui prograin-program yang disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan secara rinci melalui rencana kegiatan yang telah disusun dengan ineinpertiinbangkan perubahan kondisi sosial ekonomi dari tahun ke tahun yang berubah. Sedangkan kendala-kendala yang dialaini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalain inelnungut pajak dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu masih leinahnya sanksi hukuin terhadap Pelnggaran Pertauran Daerah (Perda), inasih diperlultan ltoordinasi yang lebih baik antar Dinas, Badan, Kantor dengan Unit terltait dalam ranglta ineningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, inasih perlu perubahan beberapa peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan Pandapatan Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah seperti Perda Izin Gangguan (HO), Perda Pajak Penyewaan Bangunan, Perda Pajak Reklaine dan lain-lain, masih kurangnya tenaga operasional di lapangan terutama di Kecainatan-kecainatan, dan masih kurangnya kesadaran inasyarakat terhadap beberapa ltewaj ibannya kepada daerah.