Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1181-1200 of 1560
-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk UNIT GEDONGKUNING YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-09-26) -
KONSTITUSIONAL BERSYARAT (CONDITIONALLY CONSTITUTIONAL) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-06-30)Penelitian ini berjudul "Konstitusional Bersyarat (conditionally constitutional) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya putusan konstitusional bersyarat ... -
IMPLEMENTASI OTONOMI DESA MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004 (STUDI KASUS PENERAPAN OTONOMI DESA DI DESA SENDAYAN DAN DESA KAMPUNG PANJANG KEC. KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-05-07)Perkemtangan pemerintahan desa di Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis berkaitiln dengan pertumbuhan demokratisasi dan perekonomian rakyat mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penduduk pedesaan. ... -
TINJAUAN TERHADAP KLAUSUL EKSONERASI OLEH PENGELOLA PARKIR MALL DI PEKANBARU
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-11-08)Parkir merupakan elemen transportasi yang sangat penting. Suatu kenyataan, kendaraan tidak selalu bergerak. Pada suatu saat pasti akan berhenti. Artinya, kendaraan yang berhenti dalam waktu sesaat itu dalam jangka waktu ... -
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI HAK INISIATIF DPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMBUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERIODE TAHUN 2014-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-27)Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi hak inisiatif Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dala~n pe~nbuatan rancangan peraturan daerah; 2) Menganalisis penyebab pelaksanaan fungsi ... -
KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA TERHADAP PENGEDAR YANG MELIBATKAN KORPORASI (Studi Kritis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-03-16)Kejahatan narkoba berada pada tingkat yang membahayakan, karena disamping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan social masyarakat, berpotensi mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan ... -
PENGAWASAN PUSAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH DALAM HUKUM OTONOMI DAERAH PASCA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-12)Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca reformasi yang ditandai dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 merupakan bagian dari dimensi perkembangan kebijakan hukum otonomi daerah di Indonesia. Hal menarik ... -
PERSEKONGKOLAN TENDER YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG DALAM PENGADAAN GIVE AWAY HAJI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-07-05)PT Garuda Indonesia menyelenggarakan pengadaan Give Away Haji untuk Tahun 2007 dan 2009. Terhadap 2 pengadaan itu, keduanya dikenakan sanksi oleh KPPU. Untuk itu, permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN YOGYAKARTA TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIAN (Studi Komparasi Perkara No:10/G/2010/PTUN-YK Dalam Perkara Mutasi Guru Dengan Perkara No:06/G/2013/PTUN-YK Dalam Perkara Ralat SK Menteri Kehutanan)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-01-30)Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis keabsahan keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) menganalisis pertimbangan hub hakim dalamputusan PTLN Yogyakarta perkara ... -
PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-07-07)Hubungan pusat dan daerah di Indonesia mengalami pasang surut. Beberapa tahun sejak kemerdekaan pola hubungan yang diambil adalah otonomi luas yang memberi keleluasaan pada daerah untuk mengelola diri sendiri dengan menerapkan ... -
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-08-06)Semenjak pertama kali Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa Perbankan Syariah sampai pada hari ini, sengketa Perbankan Syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama relatif sedikit. Seperti di Pengadilan Agama Bantul ... -
PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEDOMAN PERILAKU HAKIM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-09)Tuntutan reformasi dibidang peradilan agar berjalan baik sehingga dibentuknya Komisi Yudisial sebagai lembaga yang independen dikeluhkan oleh masyarakat yang merasa tidak ditanggapi oleh lembaga pengawasan koode etik dna ... -
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM KONSEPSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (Studi Terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-03-12)Penelitian hukurn ini bertujuan untuk mengetahui keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menurut konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dalarn pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. ... -
REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-18)Pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, terjadi dekonstruksi terhadap kelembagaan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, MPR diposisikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara pelaksana ... -
PERALIHAN STATUS DESA WATES MENJADI KELURAHAN WATES KECAMATAN WATES BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA WATES MENJADI KELURAHAN WATES
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-27)Berduscrkan Pasal200 ayat (3) ddam Undang-Undang Nomor 32 Tah-in 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Desa di kubupatehta seccra bert~hupd apat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahun sesuai usul drrn ... -
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MILITER DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013)TNI merupakan salah satu organ yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang bertugas menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Di dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban terhadap ... -
STRATEGI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
(Universitas Islam Indonesia, 2015-06-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi hukum dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan ... -
URGENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-08-08)Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan bagi negara-negara Anglo-Saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka “certain cases” atau kasus-kasus tertentu atau ...