Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1201-1220 of 1560
-
HAK ASASI KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA (STUDI TENTANG HAK BERAGAMA BAGI PENGANUT AJARAN SYIAH)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-08-31)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif HAM, perlindungan hukum hak beragama di Indonesia dan realitas perlindungan HAM (hak untuk beragama) yang diberikan pemerintah negara ... -
IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TANAH SULTAN GROUND
(Universitas Islam Indonesia, 2014-11-02)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanah Sultan Ground sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, serta implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 13 ... -
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA (Studi Tentang Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender Kaum Perempuan Di Bidang Kesehatan Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono/SBY)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011)Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena pelanggaran terhadap hakhak asasi manusia (HAM) kaum perempuan di Indonesia khususnya pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan dibidang kesehatan (hak-hak kesehatan r ... -
POLITIK HUKUM MEMPERTEGAS SISTEM PRESIDENSIAL DALAM PERUBAHAN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2014-04-26) -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006)Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dianggap oleh beberapa kalangan sebagai subyek yang mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dengan dicantumkannya hak-hak korban dalam beberapa peraturan ... -
KEDUDUKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-09-20) -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI YANG TELAH MENGGUNAKAN BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM MENGELOLA PERSEROAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014) -
KESENJANGAN MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (ANALISIS YURIDIS NORMATIF PASAL 7A DAN 7B UNDANG-UNDANG DASAR 1945)
(Universitas Islam Indonesia, 2014-04-19) -
PERANAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM MENJAGA KEHORMATAN PROFESI NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016)Penelitian ini berjudul Peranan Dewan Kehormatan Daerah Dalam menjaga Kehormatan Profesi Notaris Di Kabupaten Sleman.Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Dewan Kehormatan Daerah ... -
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
(Universitas Islam Indonesia, 2014-03-22) -
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, SLEMAN DAN BANTUL DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-10)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip restorative justice sudah diterapkan meskipun belum secara sah dapat diberlakukan sesuai dengan undangundang Nomor 11 Tahun 2012. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang ... -
IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILUKADA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007
(Universitas Islam Indonesia, 2014-07-04)Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi, bagaimana penanganan penyelesaian sengketa Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi pasca berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007, serta problematika ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA DIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-04-30)Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak sebatas bentuk lembaga bukan badan hukum, diduga terjadi ragam penyimpangan regulasi penyelenggaraan PAUD dari aspek tenaga pendidik-kependidikan, kurikulum, ... -
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-01-29)Arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasai, baik barang dan/atau jasa ... -
KEDUDUKAN DAN PERAN DPD RI SEBAGAI LEGISLATIVE PARTNER DALAM SISTEM PARLEMEN INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-02-20)Penelitian ini merupakan library research yang mengkaji tentang kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) sebagai new chamber dalam parlemen Indonesia. Dimana secara konstitusional sistem parlemen tidak lagi ... -
IMPLEMENTASI PERDA NOMOR : 07 TAHUN 2002 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus di Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kecematan Wera Kabupaten Bima)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-03-09)Saat ini peningkatan perkembangan otonomi daerah sangat pesat dan semakin membaik. Daerah Kabupaten Bima memiliki berbagai kelebihan dengan daerah lain seperti adanya potensi alam serta kondisi lingkungan yang ada. Pemerintah ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-X/2012
(Universitas Islam Indonesia, 2014-05-03)Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing salah satunya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adanya peraturan tersebut dikarenakan agar hak dan kewajiban para ... -
TOLOK UKUR ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-07-28)Ketidakpastian hukum dalam kontrak yang perselisihannya bermuara pada keberadaan itikad baik dalam kontrak, akan semakin kompleks bila terjadi pada kontrak kerja konstruksi antara pemerintah dengan masyarakat. Undang ... -
PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN BPJS KESEHATAN CABANG JEMBER KEPADA PT. KURNIA SAKTI SEJATI (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain)
(Universitas Islam Indonesia, 2014-07-05)Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perudahaan lain telah diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan ... -
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-07-10)Penelitian ini mengenai pelaksanaan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih ...