KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM KONSEPSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (Studi Terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur)

Abstract

Penelitian hukurn ini bertujuan untuk mengetahui keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menurut konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dalarn pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Penelitian hukurn ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang relevan dan berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti dengan pendekatan yuridis dan historis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pengakuan dan penghorrnatan pemerintah terhadap keistimewaan DIY pasca amandemen yakni pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak melalui mekanisme pemilihan kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis", tetapi melalui penetapan Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur DIY dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIY berdasarkan pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dengan Undang- Undang ", dan Pasal 1 8 ayat (1) butir c UU No. 13 Tahun 2012 yang berbunyi "Calon Gubernur dun calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: .. ... . (c) bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertahta sebagai Adipati Paku Alum untuk calon Wakil Gubernur ".