Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1161-1180 of 1560
-
PERLINDUNGAN KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PlDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2008-08-08)Disahkannya UU No 40 tahun 1999 tentang Pers yang menjadi harapan bagi kalangan pers menjadi payung perlindungan hukum profesinya, ternyata tidak menjadikan wartawadpernilik media bisa 1010s dari jeratan hukum pidana. ... -
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2010-10-15)Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Seiring dengan berkembangnya ekonomi ... -
REKONSTRUKSI KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM RUU JABATAN HAKIM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-23)Sudah menjadi keyakinan umum bahwa jaminan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum adalah suatu hal yang prinsip, Secara umum, format pengisian dan pelaksanaan jabatan negara memilki beragam ketentuan ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DELIK AGAMA (Studi Tentang Presepsi Tokoh-Tokoh Umat Beragama mengenai Perlindungan Terhadap Agama)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-12-23)Penyimpangan dan penodaan agama yang di Indonesia menimbulkan keresahan dalam kehidupan didalam masyarakat Indonesia, dan akhirnya penyimpangan, penodaan agama dijadikan delik didalam KUHP dan disebut delik agama. Didalam ... -
PERILAKU PENEGAK HUKUM DALAM PERADILAN ASRORI (Telaah Melalui Pendekatan Hukum Progresif)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-10-08)Peradilan Asrori merupakan salah satu contoh miscarriage of justice yang pernah terjadi dalam peradilan pidana di Indonesia, yaitu perilaku yang menunjukkan gagalnya penegak hukum kasus Asrori dalam mencapai tujuan ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP NARAPIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2009-08-11)Posisi Lembaga Perrnasyarakatan (Lapas) dalam sistem hukum sering disebut sebagai muara dari peradilan. Tetapi posisi lembaga ini sering dianaktirikan dibanding lembaga penegak hukurn atau peradilan yang 1ain.Kondisi ini ... -
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBANGUN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA DI INDONESIA (Studi Analisis Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2007-2009 yang Terkait Dengan Sistem Pemilu)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-04-19)Salah satu hal penting dalam negara hukum adalah adanya lembaga yang mempunyai kewenangan menguji sebuah undang-undang terhadap Konstitusi. Indonesia yang mengaku sebagai negara hukum semenjak lahirnya ternyata baru mampu ... -
URGENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2008-08-08)Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan bagi negara-negara Anglo-Saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka "certain cases" atau kasus-kasus tertentu atau ... -
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN / PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DI BPR REDJO BHAWONO
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-10-10)Tesis ini adalah hasil penelitian lapangan tentang penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle dalam pemberian kredit modal kerja di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Redjo Bhawono, yang telah diakuisisi ... -
KEDUDUKAN HUKUM INFORMED CONSENT DAN KONSEKUENSINYA DALAM TINDAKAN MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER DI RSUP DR SARDJITO
(Universitas Islam Indonesia, 2007-09-29)Rumah Sakit Umum Pusat DR. Sardjito adalah Rumah Sakit disamping melakukan kegiatan utama pelayanan medik, juga melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian. Pelayanan medik yang dilakukan adalah tindakan medis diagnostik ... -
PENGATURAN CYBER CRIME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2007-05-02)Kejahatan teknologi informasi atau dikenal dengan istilah cyber crime merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius. Hal ini dikarenakan dampak dari kejahatan ini sangat luas dan banyak merugikan perekonomian ... -
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN PERKARA PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2005-11-16)Hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, yang diberi tugas untuk mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk meneriina, menleriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur ... -
EFEKTIVITAS MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (STUDI KASUS KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) NOMOR 04/MKH/XII/2012 DAN 03/MKH/VI/2013)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-01-11)Paham negara hukum berakar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, hukumlah ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTEK DOKTER
(Universitas Islam Indonesia, 2005-08-08)Praktek kedokteran merupakan suatu upaya pemberian bantuan secara individual kepada pasien berupa pelayanan medis. Hubungan yang terjadi dalam pelayanan medis tersebut terjadi karena adanya kontrak (transaksi terapeutik) ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Studi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-21)Di Indonesia, kehadiran Undang-undang perlindungan saksi, merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan saksi. Undang-undang ... -
EUTHANASIA: DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, HUKUM PIDANA INDONESIA, DAN HUKUM ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2005-09-09)Bahwa konsep-konsep pemikiran intelektual selalu menyisakan perdebatan. Bahkan mengidap berbagai persoalan filosofis. Penentuan si kap dalam memandangnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etika, moralitas, ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA KHUSUSNYA PEREMPUAN DAN ANAK
(Universitas Islam Indonesia, 2005-02-14)Masalah perdagangan manusia telah terjadi sejak abad ke empat di Tirnur Tengah dan berkernbang terus pada abad ke delapan belas di kawasan Amerika Serikat yang didasarkan pada perbedaan ras atau warna kulit. Pada rnasa ... -
PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK MUAMALAT CABANG SURABAYA SUNGKONO
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-10-24) -
DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-11-07) -
KONSEPSI KEKUASAAN DALAM SISTEM WILAYATUL FAKIH MENURUT KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM IRAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-02-23)Paradigma kekuasaan mempunyai dua tujuan yaitu materil dan ilahia, konsepsi kekuasaan Islam mempunyai paradigma ilahi, tujuan pemerintahan yaitu untuk menuju kepada Allah. Dalam Islam muncul konsepsi kekuasaan yang berbeda ...