EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
Abstract
Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga
tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak
sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Seiring dengan berkembangnya
ekonomi dan meningkatnya pembangunan, korupsi yang terjadi juga
mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Penyelesaian tindak pidana
korupsi belakangan ini banyak mendapatkan sorotan 'dari berbagai pihak,
terutama sejak reforrnasi digulirkan. Padahal, korupsi bukanlah merupakan
masalah baru, bahkan semejak Republik ini berdiri telah dikeluarkan berbagai
peraturan yang pada intinya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya tindak
pidana korupsi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan
mengunakan metode kualitatif. Data penelitian ini setelah dianalisis dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan sosiologis,dapat
diperoleh hasil bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana
korupsi dalam rangka pengembalian kerugian Negara menurut penulis sampai
saat ini kurang atau tidak efektif. Walaupun tindak pidana korupsi ini
dilakukan dengan berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan
kerugian negara. Upaya untuk mengembalikan kerugian atau mengoptimalkan
pengembalian kerugian negara telah dilakukan dengan berbagai cara.
Salah satu usaha yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan
pengembalian kerugian Negara dalam perkara korupsi antara lain:
1. Cara Non-Litigasi (cara negosiasi dan mediasi)
2. Cara Litigasi
Cara Litigasi dilakukan dengan beberapa cara:
a. Gugatan karena melawan hukum
b. Gugatan karena Wanprestasi
c. Gugatan karena putusan perkara pidana
d. Gugatan pembatalan .
Usaha-usaha di atas yang berupa kebijakan dan langkah-langkah
dilakukan sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dan untuk
mengupayakan mengembalikan kerugian negara yang dapat diselamatkan. Hal
ini menunjukkan upaya konkrit pemberantasan dan penanggulangan korupsi
berikut pengembalian kerugian negara, sekaligus merupakan implementasi
dari percepatan pemberantasan korup'si
Collections
- Master of Law [1443]