Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1141-1160 of 1560
-
FALSAFAH PENCANTUMAN SAWSI TINDAKAN SERTA PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN TINDAKAN DALAM MENANGANI PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK-ANAK (Studi Putusan Hakim Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-09-03)Pentingnya Penelitian dengan judul "Falsafah Pencantzrman Sanksi Tindakan Serta Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Tindakan Dalam Menangani Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak-Anuk (Studi Putusan Hakim ... -
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PRITA MULYASARI MENGENAI PENGHINAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2014-01-04)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terminologi tindak pidana penghinaan &lam hukum pidana, mengetahui penerapan hukum pidana terhadap putusan kasus Prita Mulyasari dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. ... -
PELANGGARAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA KORUPSI DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-08-16) -
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PRITA MULYASARI MENGENAI PENGHINAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2014-01-04)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terminologi tindak pidana penghinaan &lam hukum pidana, mengetahui penerapan hukum pidana terhadap putusan kasus Prita Mulyasari dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. ... -
PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK ANAK (UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-03-16)Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa yang harus dilindungi agar bisa berkembang sesuai dengan jati dirinya, untuk mewujudkan cita-cita tersebut harus mendapat perlindungan dan perhatian demi kepentingan terbaik ... -
PELAKSANAAN KEWENANGAN OTONOMI DALAM PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-11-08)Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemberlakuan sistem desentralisasi dan otonomi dalam pemerintahan merupakan salah satu solusi penyelenggaraan pemerintahan di ... -
DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN ANTARA TAHUN 2007 - 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2013)Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman antara tahun 2007 - 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab ... -
IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH SEBAGAI KENDALI TATA RUANG DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (STUDI TENTANG PEMBANGUNAN APARTEMEN)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-04-30)Tesis ini bertujuan untuk mengetahui penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagai Kendali tata ruang untuk pengendalian pembangunan apartemen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012.Rumusan masalah yang ... -
PENGGUNAAN DISKRESI DALAM PENEGAKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 OLEH UNIT C SATUAN PJR DIT LANTAS POLDA DIY
(Universitas Islam Indonesia, 2013-08-30)Seiring dengan kemajuan teknologi transporatasi yang sedemikian pesat yang diiringi dinamika masyarakat yang sebagian besar aktivitas sehari - hari mengpnakan sarana jalan, maka timbul problematik yang sedemikian komp ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-28)Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang sudah tertuang dalam UU No. 23 tahun 2004 memberikan kontribsi besar dalam menentukan penghapusan terhadap prempuan (Istri), penentuan tersebut karena menganggap KDRT adalah ... -
GAGASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DUMAI BERBASIS INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-11-17)Bentuk negara kesatuan sudah menjadi harga mati dan paling cocok bagi negara Indonesia, yaitu bentuk negara yang meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan pemerintah pusat. Namun pasca reformasi, bentuk negara kesatuan ... -
SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SARANA E-COMMERCE
(Universitas Islam Indonesia, 2011-06-08)Sistem pembuktian pada tingkat penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui sarana e-commerce tidak banyak yang menggunakan pasal-pasal yang ada pada UU ITE. Termasuk halnya mengenai alat buktiti yang seharusnya ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT SEBAGAI DELIK PENODAAN AGAMA
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-13)Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan yang penting, mempunyai peranan, sehingga negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan ... -
HUBUNGAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DAN KETIDAKSEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN (Studi Kasus Antara PT. Paritas Bumi Kencana Dengan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-08-29)Setiap masyarakat dalam kehidupannya pasti telah melakukan perjanjian. Namun, terkadang masyarakat tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah perjanjian. Perkembangan yang semakin dinamis membuat bentuk dan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN ITE DI BIDANG PERBANKAN
(Universitas Islam Indonesia, 2011-07-08)Kejahatan adalah setiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu segala bentuk dan sifat dari suatu kejahatan ... -
IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2008 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (SUB BIDANG OTONOMI DAERAH)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-11-07)Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi dimana pengertian otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian dalam hal ... -
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP SUAMI
(Universitas Islam Indonesia, 2012-05-05)Kekerasan dalam rumah tangga sering terdengar di kalangan masyarakat. Tidak hanya kekerasan secara fisik yang terjadi, tetapi bentuk kekerasan yang lain mengikuti kekerasan yang terjadi. Meskipun kekerasan dalam rurnah ... -
IMPLEMENTASI HAK PELAYANAN KESEHATAN PASIEN TIDAK MAMPU DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-07-09) -
PERBANDINGAN KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ( UU PKDRT) DENGAN HUKUM ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2012-06-28)Kekerasan seksual dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual ... -
IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH DAN PENERAPAN AGUNAN PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH (BRI SYARIAH) DI BANDAR LAMPUNG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-09-28)Penggunaan Akad Musyarakah telah lazim digunakan dalam praktek perbankan syariah, tidak terkecuali di Bandar Lampung. Konsep musyarakah dalam fiqih muamalah mengalami pergeseran pada beberapa aspek penting ketika konsep ...