Browsing Master of Law by Title
Now showing items 355-374 of 1447
-
KEABSAHAN JUAL BELI ASSET PEMERINTAH DAERAH TIDAK MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KPZLN) DITINJAU DARI PERATURAN LELANG
(Universitas Islam Indonesia, 2007-09-07)Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, Pemerintah Daerah membutuhkan fasilitas sebagai penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya akan mengalami penurunan seiring dengan usia kendaraan, sarana ... -
Keabsahan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Suatu Perseroan Terbatas Yang Tidak Dinyatakan Dalam Akta Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tesis ini meneliti tentang Keabsahan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Suatu Perseroan Terbatas Yang Tidak Dinyatakan Dalam Akta Notaris. Masalah yang dirumuskan dalam tesis adalah Pertama, bagaimana keabsahan keputusan ... -
Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012
(Universitas Islam Indonesia, 2020-12-20)Sharia arbitration is the way of settling a civil dispute outside the court based on an arbitration agreement which is made in writing by the disputing parties based on Sharia principles. So far, the arbitration concept ... -
KEABSAHAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUAH TANDAN SEGAR
(Universitas Islam Indonesia, 2007-09-07)Kontrak baku adalah kontrak yang klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan kontrak baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang ... -
KEABSAHAN PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL PASCA BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(Universitas Islam Indonesia, 2014-03-01)Peraturan Derah Kabupated Kota merupakan peram perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupated Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Waliiota. Keabsahan suatu Perda dilihat dari segi ... -
Keabsahan Perjanjian di Bawah Tangan pada Proses Pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini berjudul keabsahan perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa. Judul penelitian ini diambil karena pada proses pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa yang akan ... -
Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Mengandung Aib Kesepakatan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata Serta Implikasi Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt/2020)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01-27)Perjanjian atau kontrak memiliki prinsip-prinsip serta syarat-syarat tertentu yang memberikan pengaruh terhadap keabsahan suatu akad. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, namun ... -
KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh WNI Keturunan Dan Badan Hukum Di Yogyakarta)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian pinjam nama dan akibat hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh WNI keturunan dan Badan Hukum (di luar yang ditetapkan Pemerintah) di Yogyakarta. Fokus ... -
KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh WNI Keturunan Dan Badan Hukum Di Yogyakarta)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian pinjam nama dan akibat hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh WNI keturunan dan Badan Hukum (di luar yang ditetapkan Pemerintah) di Yogyakarta. Fokus ... -
Keabsahan Perjanjian Pinjam-Pakai atas Benda yang Dijaminkan pada Baitul Maal Watamwil Projo Artha Sejahtera (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Perjanjian pinjam-pakai dengan objek perjanjiannya adalah benda jaminan gadai, yang dilakukan oleh BMT PAS sebagai pihak penerima gadai sekaligus pihak yang meminjamkan benda jaminan gadai dengan MT yang berkedudukan ... -
Keaktifan Hakim Menerapkan Bukti Descente Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah di Pengadilan Negeri Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini dilatar balakangi berkaitan dengan penerapan descente dalam proses penyelesaian perkara sengketa kepemilikan tanah yang descente tersebut tidak termasuk kedalam suatu alat bukti sebagaimana tercantum dalam ... -
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SOLO)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-19)Salah satu asas dalam perjanjian islam adalah asas kebebasan berkontrak yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan ... -
KEBERADAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-03)Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith dengan toeri ekonorni klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukurn dam. Hal yang sama menjadi dasar ... -
KEBERADAAN SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) DALAM JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN ROKAN HILIR
(Universitas Islam Indonesia, 2007)Peralihan hak atas tanah khususnya harta bersama (gono gini) terhadap tanahtanah yang belum ditentukan status haknya (tanah yang belum bersertifikat) yang dibuat oleh Kepala Desa berbentuk Surat Keterangan Ganti Kerugian ... -
KEBERTERIMAAN AMIL ZAKAT DI DI YOGYAKARTA ATAS HEGEMONI NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI UU NO 23 TAHUN 2011
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-02-04)Merupakan anomali ketika amil zakat yang selama beberapa tahun melalui FOZ ingin agar negara lebih perhatian kepada zakat, tetapi justru menolak UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat padahal UU a quo memberikan menuntut ... -
KEBIJAKAN DAN PRAKTEK PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KLAS II A NARKOTIKA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-28)Maraknya penyalahgunaan narkotika di indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Ditambah juga banyaknya anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Anak yang melakukan tindak pidana ... -
Kebijakan Formulasi Bobot dan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda dalam Undang-undang Bidang Lingkungan Hidup
(Universitas Islam Indonesia, 2022-03-24)Tesis ini berfokus kepada kajian terhadap kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda terhadap orang perseorangan dan korporasi yang terdapat dalam sebelas fokus penulis terhadap undang-undang bidang ... -
Kebijakan Formulasi Bobot dan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup
(Universitas Islam Indonesia, 2022-03-24)Tesis ini berfokus kepada kajian terhadap kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda terhadap orang perseorangan dan korporasi yang terdapat dalam sebelas fokus penulis terhadap undang-undang bidang ... -
Kebijakan Formulasi Bobot Dan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Undangundang Bidang Lingkungan Hidup
(Universitas Islam Indonesia, 2022-03-24)Tesis ini berfokus kepada kajian terhadap kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda terhadap orang perseorangan dan korporasi yang terdapat dalam sebelas fokus penulis terhadap undang-undang bidang ... -
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP LEGALISASI ABORSI KORBAN PERKOSAAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-24)Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh tuhan yang maha esa yang harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan oleh setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut ...