Browsing Master of Law by Title
Now showing items 199-218 of 1445
-
Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembiayaan Di Perbankan Syariah
(Universitas Islam Indonesia, 2021-02-05)Tesis ini meneliti tentang Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembiayaan di Perbankan Syariah. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama tentang bagaimana legalitas hak ... -
HAK TANGGUNGGAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015)Dalam setiap transaksi perjanjian apapun termasuk pemberian kredit yang merupakan perbuatan hukum, aspek hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Meskipun aspek-aspek lainnya diluar hukum telah memenuhi syarat ... -
HAMBATAN DAN UPAYA MENCIPTAKAN EFISIENSI PELABUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAIANGAN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-12-29)Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang menyebabkan terjadinya inefisiensi praktik usaha di pelabuhan yang merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat dan inengkaji upaya hukuin ... -
HAMBATAN DAN UPAYA MENCIPTAKAN EFISIENSI PELABUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-12-29)Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang menyebabkan terjadinya inefisiensi praktik usaha di pelabuhan yang merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat dan mengkaji upaya hukum ... -
HARMONISASI HUKUM KETENTUAN BADAN HUKUM YAYASAN YANG MENJALANKAN AKTIFITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2021)Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan yang terjadi secara nyata telah menginspirasi penulis untuk dilakukannya penelitian ini. Idealnya, Peraturan Perundang-Undangan menjadi satu kesatuan yang harmoni dan utuh, tidak ... -
HARMONISASI PERATURAN ZAKAT DAN PAJAK DALAM HUKUM INDONESIA (STUDI TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-04-02)Sebagaimana telah diketahui, bahwa yang berkenaan dengan zakat dan pajak telah diundang-undangkan oleh pemerintah RI, yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengeloaan Zakat dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ... -
Hubungan antara Calon Legislatif dengan Partai Politik dalam Kampanye Pemilu Serentak 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini menjelaskan tentang koalisi partai politik pusatJokowi-Maruf Amin. PKB, GOLKAR, NASDEM. dalam kampanye Pemilu Serentak 2019 di Kota Ternate. Kedua koalisi partai politik Prabowo-Sandiaga Uno. yaitu ... -
Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Konsep Otonomi Pasca Reformansi di Indonesia
(UII, 2016)Pasca reformasi pengaturan tentang Desa menjadi satu paket dengan Undang-undang Pemrintahan Daerah. Yakni diatur dalam UU N0.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ... -
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA DALAM KONSEP OTONOMI PASCA REFORMASI DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-20)Pasca reformasi pengaturan tentang Desa menjadi satu paket dengan Undang-undang Pemrintahan Daerah. Yakni diatur dalam UU N0.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ... -
HUBUNGAN ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TINDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT DENGAN KEUANGAN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2011-04-07)Dewasa ini di Indonesia, banyak sekali undang-undang yang lahir setelah KUHP yang mengatur tentang hukutll pidana, selain memuat ketentuan hukurn pidana materiil yang menyimpang dari KUHP, Dalarn hal tentang tindak pidana ... -
HUBUNGAN ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TINDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT DENGAN KEUANGAN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2011)Dewasa ini di Indonesia, banyak sekali undang-undang yang lahir setelah KUHP yang mengatur tentang hukutll pidana, selain memuat ketentuan hukurn pidana materiil yang menyimpang dari KUHP, Dalarn hal tentang tindak pidana ... -
HUBUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU INDIE DENGAN STASIUN RADIO ATAS PERFORMING RIGHT MUSIK DAN LAGU INDIE DI KOTA BANDUNG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-08-06)Di dalam hubungan hukum antara pihak Pencipta lagu indie dengan stasiun radio. Seharusnya Pencipta musik atau lagu indie memiliki hak ekonomi dan hak moral layaknya seperti Pencipta pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam ... -
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMlLlHAN KEPALA DAERAH KABUPATENIKOTA MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2006-12-07)Pilihan bentuk dan model demokrasi, sebagai skibat dari perubahan kehidupan berbangsa menjadi agenda penting dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala ... -
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH AKIBAT ERUPSI GUNUNG MERAPI
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-27)Penelitian ini berjudul “Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Pemberian Hak Milik Atas Tanah Akibat Erupsi Gunung Merapi”. Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas masalah sertifikasi hak ... -
Hubungan Pemilihan Umum Serentak Dengan Sistem Pemerintahan Di Indonesia
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-07-11)Model keserentakan pemilu belum ditentukan hingga kini oleh pembuat undangundang atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Padahal problematik yang disebabkan dari Pemilu Serentak 2019 ... -
HUBUNGAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DAN KETIDAKSEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN (Studi Kasus Antara PT. Paritas Bumi Kencana Dengan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-08-29)Setiap masyarakat dalam kehidupannya pasti telah melakukan perjanjian. Namun, terkadang masyarakat tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah perjanjian. Perkembangan yang semakin dinamis membuat bentuk dan ... -
HUBUNGAN TARIK-MENARIK ANTARA ASAS KEPASTIAN HUKUM (LEGAL CERTAINTY) DENGAN ASAS KEADILAN (SUBSTANTIAL JUSTICE) DALAM PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTlTUSl
(Universitas Islam Indonesia, 2010-04-16) -
HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA EKSEKUTIF DAERAH DENGAN DPRD DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH APBD TAHUN 2005 DI PROVINSI RIAU (Studi Terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-05)Refomasi di Indonesia adalah menuntut ditegakkan kembali demokrasi setelah terjadi dekadensi demokrasi dalam praktek bernegara yang hanya mengatas namakan rakyat belaka. Substansi kedaulatan yang dikehendaki reformasi ... -
HUKUMAN MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM
(Universitas Islam Indonesia, 2014-05-03)Hukuman mati merupakan suatu jenis sanksi pidana yang dimaksudkan untuk memberi ganjaran yang adil bagi pelaku kejahatan berat. Keberadaan hukuman mati saat ini, telah menjadi issu yang menarik perhatian para ahli hukum ...