Browsing Master of Law by Title
Now showing items 152-171 of 1445
-
Eksistensi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01-27)Kasus Pidana Korupsi terjadi penyitaan oleh kepolisan dan kejaksaan guna penyidikan kasus tindak pidana korupsi atas aset-aset pelaku tindak pidana yang diduga dibeli dari hasil kejahatan dan aset berupa tanah telah ... -
Eksistensi Perundang-Undangan Terhadap Digital Forensik Dalam Sistem Pembuktian Pidana
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-08-18)Penerapan ilmu digital forensik yang komprehensif memerlukan 3 (tiga) komponen terangkai yang harus dipenuhi untuk penerapan ilmu yang berkualitas. Ketiga komponen tersebut yaitu: Pertama, Manusia (People), Kedua, ... -
EKSISTENSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SANKSI PIDANA DALAM RANCANGAN UNDANG - UNDANG KUHP INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-27)Pidana kerja sosial salah satu bentuk sanksi pidana dalam Pembaharuan Hukum pidana Indonesia sebagai sebuah sanksi alternatif pidana penjara singkat dan pidana denda ringan. Pentingnya justifikasi sebuah sanksi untuk dapat ... -
EKSISTENSI STABILIZATION CLAUSE DALAM KONTRAK KARYA SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2020-11-03) -
Eksistensi Stabilization Clause dalam Kontrak Karya Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2020) -
Eksistensi Stabilization Clause dalam Kontrak Karya Sehubungan dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Salah satu tujuan utama dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, maka segala sumber daya yang ada di Indonesia harus ... -
EKSISTENSI TANAH ADAT PECATU DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
(Universitas Islam Indonesia, 2012-02-16) -
EKSlSTENSl SISTEM DAN FUNGSI PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2008-08-23)Pertanggungjawaban Gubernur pada prinsipnya ditujukan untuk menjaga konstelasi check and balances system antara Gubernur dengan DPRD. Berkaitan dengan sistem dan fungsi pertanggungjawaban tersebut menarik penulis ... -
EUTHANASIA: DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, HUKUM PIDANA INDONESIA, DAN HUKUM ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2005-09-09)Bahwa konsep-konsep pemikiran intelektual selalu menyisakan perdebatan. Bahkan mengidap berbagai persoalan filosofis. Penentuan si kap dalam memandangnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etika, moralitas, ... -
EVALUASI PROGRAM REKONSTRUKSI GEDUNG SEKOLAH DENGAN SWAKELOLA PASCA GEMPA BUMI YOGYAKARTA (Studi kasus: Rekonstruksi Gedung Sekolah Dasar Kabupaten Sleman)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Proses rehabilitasi sarana-prasarana gedung sekolah sebelum gempa bumi tahun 2006 di DIY, dilakukan dengan melalui pelelangan-pelelangan kontrak dan dilakukan oleh tenaga profesional (kontraktor). Kegiatan P2DT-DB dan ... -
FAIR TRIAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-06)Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, kinerja hukum dan penegak hukum masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (last ... -
FAIR USE DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA BUDAYA POP ANIMASI JEPANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA
(universitas islam indonesia, 2019-12-20)Di era globalisasi yang tanpa batas seperti saat ini, konsumsi televisi dan film meningkat, genre animasi terutama animasi Jepang atau anime telah menjadi sangat populer bagi konsumen televisi dan film. Keberhasilan anime ... -
FALSAFAH PENCANTUMAN SAWSI TINDAKAN SERTA PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN TINDAKAN DALAM MENANGANI PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK-ANAK (Studi Putusan Hakim Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-09-03)Pentingnya Penelitian dengan judul "Falsafah Pencantzrman Sanksi Tindakan Serta Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Tindakan Dalam Menangani Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak-Anuk (Studi Putusan Hakim ... -
Force Majeure dalam Pelaksanaan Perjanjian bebagai Upaya Preventif Permohonan Pailit Secara Premature (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tesis ini berjudul “Force Majeure Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sebagai Upaya Preventif Permohonan Pailit secara Premature (studi kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby)”. Penelitian ini bertujuan ... -
Formulasi Hukum Hak Terkait untuk Pelaku Seni Pertunjukan Teater di Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang formulasi hukum hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, apakah sesuai dengan pandangan para pelaku seni pertunjukan ... -
FORMULASI HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN PROVINSI ACEH MENURUT TINJAUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-08-10)Hukuman cambuk yang berlaku di provinsi Aceh merupakan jenis hukuman yang tidak sesuai dengan isi pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia. Karena itulah, kebijakan penerapan hukuman cambuk ... -
FUNGSI DAN PERANAN BANK INDONESIA . DALAM MELAKUKAN PENlBlNAAN DAN PENGAWASAN BANK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 23 TAHUN 1999
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-03) -
FUNGSI NOTARIS DALAM MEMBERIKAN LEGALISASI ATAS AKTA DI BAWAH TANGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-27)bawah tangan. Masalah yang dirumuskan pada penelitian ini ialah sebagai berikut Pertama apa fungsi notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapannya, Kedua bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah ... -
FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH OLEH EKSEKUTIF (Kasus : PERDA Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 1992)
(Universitas Islam Indonesia, 2006)Penelitiail ini inengltaji fungsi pellgawasail DPRD terhadap pelalcsanaa~i Peraturan Daerah oleh eltseltutif dan studi Itasus adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tal~un 1992. Peraturan Daerah merupakan ltebijakan l'el~lerintal~ ... -
Fungsionalisasi Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium Pada Tindak Pidana Selain Pembajakan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problem dalam ketentuan UUHC hubungannya dengan fungsionalisasi hukum pidana sebagai ultimum remedium pada tindak pidana selain pembajakan. Permasalahan pokok: 1). Apa yang ...