Browsing Master of Law by Title
Now showing items 132-151 of 1450
-
DOKTRIN EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS SEBAGAI PEMBELAAN DEBITOR UNTUK TIDAK DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS TELKOMSEL)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-09-19)Hukum Kepailitan mensyaratkan terpenuhinya pembuktian sederhana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Keberadaan utang debitor merupakan salah satu syarat utama ... -
Doktrin Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Pembelaan Debitor Untuk Tidak Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Telkomsel)
(UII, 2016)Hukum Kepailitan mensyaratkan terpenuhinya pembuktian sederhana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Keberadaan utang debitor merupakan salah satu syarat utama ... -
DOMINASI HUKUM NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA CAROK Studi Konstruksi Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-09-08) -
DUALISME KEWENANGAN PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-24)Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ... -
Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ... -
Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ... -
EFEKTIVITAS KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-14)Korupsi merupakan kejahatan yang mendapat perhatian serius baik pemerintah maupun masyarakat, dan bukan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa dan upaya pemberantasannya ... -
EFEKTIVITAS MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (STUDI KASUS KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) NOMOR 04/MKH/XII/2012 DAN 03/MKH/VI/2013)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-01-11)Paham negara hukum berakar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, hukumlah ... -
Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan BPJPH dalam Memberikan Perlindungan Kepada Umat Islam: Studi Eksistensi BPJPH Periode 2014 - 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Kelahiran Undang-Undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk menjamin produk halal bagi Muslim Indonesia. Setelah sekian tahun pemberlakuannya, bagaimana pelaksanaan kewenangan lembaga yang diberikan ... -
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KESEHATAN DALAM BIDANG OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-08-29)Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektifitas dan menggali permasalahan penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan ditinjau dari unsur-unsur sistem hukum, yaitu dari segi substansi hukum, budaya hukum ... -
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2010-10-15)Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Seiring dengan berkembangnya ekonomi ... -
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESIAN SENGKETA KONSUMEN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-24)Penelitian ini akan menjawab masalah terkait dengan bagaimana efektivitas penyelesaian konsumen oleh BPSK atas adanya fenomena pembatalan 127 Putusan BPSK oleh MA. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis ... -
EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA TERKAIT PROBLEMATIKA KELEBIHAN KAPASITAS PADA LAPAS KELAS IIB SLEMAN KANWIL D.I. YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-01-26)Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menemukan bagaimana efektivitas pidana penjara dalam kaitan mengatasi problem over capacity Lapas/Rutan pada Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D. I. Yogyakarta. Serta ... -
EKSEKUSI JAMINAN FlDUSIA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA ANGSURAN DI LEMBAGA PEMBIAYAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2009-04-24)Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sehingga keberadaan lembagalembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana bag masyarakat inenjadi penting. Pasal 1 angka 2 ... -
EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2006-04-08) -
EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DI PENGADILAN AGAMA (Tinjauan dari Perspektif Yuridis dan Sosiologis)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-07-04)Aturan tentang penyelesaian sengketa Bank Syariah melalui BASYARNAS saat ini menginduk kepada Umdang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang selama ini mengatur sengketa bisnis konvensional. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun ... -
EKSISTENSI AKTA NOTARIS DALAM PENGUATAN LEGALITAS KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
(2017-02-21)Penyelenggaraan PAUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem pendidikan nasional sehingga kedudukannya sama seperti halnya lembaga pendidikan yang berada pada jalur formal seperti SD, SMP/MTs, ... -
Eksistensi Akta Notaris Dalam Penguatan Legalitas Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penyelenggaraan PAUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem pendidikan nasional sehingga kedudukannya sama seperti halnya lembaga pendidikan yang berada pada jalur formal seperti SD, SMP/MTs, ... -
EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR SUMBER DAYA ALAM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013) -
EKSISTENSI KEPALA DESA DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN SRAGEN
(Universitas Islam Indonesia, 2012-07-05)Penelitian ini bertujuan uutuk: (1) mendeskripsikan Eksistensi Kepala Desa dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah di Kabupaten Sragen; (2) mendeskripsikan faktor-faktor penghambat pelaksanaan peralihan hak atas tanah ...