Force Majeure dalam Pelaksanaan Perjanjian bebagai Upaya Preventif Permohonan Pailit Secara Premature (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby)

Abstract

Tesis ini berjudul “Force Majeure Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sebagai Upaya Preventif Permohonan Pailit secara Premature (studi kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara hukum mengenai sejauh mana keadaan dapat dikatakan sebagai force majeur dan untuk mengetahui secara das sollen dan das sein dalam Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby terhadap force majeure untuk mencegah terjadinya permohonan pailit secara premature. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan Analisis Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa keadaan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara para pihak berupa bencana alam dalam hal ini gempa bumi dapat dibuktikan telah memenuhi klasifikasi sebagai force majeure sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 KUHPerdata maupun ketentuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sehingga kerugian yang diderita oleh para pihak menjadi tanggungjawab masing-masing dan Para Pemohon tidak dapat meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi kepada Para Termohon. Selanjutnya dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara klausula force majeure dalam pelaksanaan perjanjian yaitu tidak terbukti adanya permohonan secara sederhana, mengingat ketidakjelasan eksistensi utang yang antara para pihak disebabkan adanya keadaan yang tidak terduga yang oleh para pihak telah disepakati sebagai alokasi resiko hukum sehingga yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan secara permanen.