Browsing Master of Law by Title
Now showing items 534-553 of 1460
-
KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN MULTI LEVEL MARKETING YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-06-25)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami berbagai jenis klausula baku yang ada pada perusahaan Multi Level Marketing (MLM) yang ada di Indonesia dan untuk memahami serta menganalisa bentuk-bentuk klausula baku yang ... -
KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI KIOS SAPHIR SQUARE DI YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-06-25)Berkembanganya bisnis property terutama di bidang penjualan kios merupakan akibat dari permintaan pasar yang meningkat, yang mengapresiasi kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Penjualan kios sebelum ... -
KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI KIOS SAPHIR SQUARE DI YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-06-25)Berkembanganya bisnis property terutama di bidang penjualan kios merupakan akibat dari permintaan pasar yang meningkat, yang mengapresiasi kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Penjualan kios sebelum ... -
KLAUSULA FORCE MAJEURE DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-14)Penelitian ini berjudul Klausula Force Majeure Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan force majeur dalam akad pembiayaan ... -
KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN INDUSTRI DOMESTIK MELALUI SAFEGUARD DAN ANTI-DUMPING
(Universitas Islam Indonesia, 2012-02-18)Latar belakang dalam penelitian ini diawali dari pengakuan pemerintah Indonesia terhadap aturan-aturan GATT yang telah terbukti mempunyai peranan besar dalam mengembangkan perdagangan intemasional sejak tahun 1948 hingga ... -
KOMPARASI PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-19)Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis pelaksanaan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan membandingkan di Pengadilan Negeri ... -
KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Analisis Terhadap Putusan PTUN Yogyakarta Tahun 2015-2017)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-16)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, lahir dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudakan ... -
KONFIGURASI POLITIK FRAKSI-FRAKSI DI DPRD KABUPATEN BANTUL DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERNTAHAN Dl KABUPATEN BANTUL.
(Universitas Islam Indonesia, 2008-06-10)Dengan adanya reformasi politik 1999, membawa konsekuensi perubahan sistim politik dari otoritarian menuju ke sistim po1itik yang demokratk. Salah satu parameternya adalah terwujudnya good governance (tata pemerintahan ... -
KONKORDANSI SISTEM HUKUM LEMBAGA NOTARIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (Studi Penyelesaian Wanprestasi Praktek Perbankan Syariah Di Kota Padang Sumatera Barat)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-21)Perkembangan hukum Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah di terapkannya hukum Belanda di Indonesia. Penerapan hukum Belanda di Indonesia di terapkan Indonesia dengan cara Konkordansi. Dimana hukum Belanda yang ... -
KONKORDANSI SISTEM HUKUM LEMBAGA NOTARIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (Studi Penyelesaian Wanprestasi Praktek Perbankan Syariah Di Kota Padang Sumatera Barat)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-21)Perkembangan hukun~ Perduta di Indonesia tidak ierlepas duri sejurah di terapkannya hzrkzrtn Belanda di Indonesia. Penerapan hukutn Belandu di Indonesia di terapkan Indonesia dengan cura Konkordunsi. Dimana hukunz Belanda ... -
KONSEKUENSI HUKUM HAK EKSKLUSIF ATAS DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (NOVELTY)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-10-05)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Konsekuensi Hukum Hak Eksklusif Atas Desain Industri Terdaftar yang Tidak Memiliki unsur kebaruan (novelty) dan untuk mengkaji upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan ... -
KONSEKUENSI KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UJI MATERIIL PASAL 214 W NO.10 TAHUN 2008 TENTANG PEMlLIHAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TERHADAP HAK POLITIK PEREMPUAN
(Universitas Islam Indonesia, 2010-07-31) -
Konsekuensi Yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kompetensi Absolut PTUN
(2018-02-24)Dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara umum sebagai upaya pemberian perlindungan hukum dengan mendasarkan segala tindakan pemerintahan (bestuurs handelingen) harus memiliki ... -
KONSEKUENSI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PTUN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-24)Dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara umum sebagai upaya pemberian perlindungan hukum dengan mendasarkan segala tindakan pemerintahan (bestuurs handelingen) harus memiliki ... -
KONSELING SEBAGAI SANKSI PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KDRT (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul tahun 2010- 2014)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-11-28)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kecendrungan Hakim menjatuhkan pidana penjara dan belum menerapkan pidana tambahan berupa konseling sebagai sanksi pidana dalam KDRT serta untuk mengetahui kebijakan ... -
KONSEP DIVERSI DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN PELAKU ANAK
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-21)Pelanggaran lalu lintas sampai saat ini masih sering terjadi, dan pelanggarnya tidak hanya orang dewasa namun banyak juga pelanggar yang masih anak-anak. Dalam prakteknya, penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dengan ... -
KONSEP IHTIKAR DALAM HUKUM ISLAM (Studi Komparatif Terhadap Monopoli dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-01-31)Monopoli dianggap sebagai penyebab utarna kegagalan pasar dalam ekonorni konvensional. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memasukkan monopoli sebagai ... -
KONSEP KEADILAN DALAM ASURANSI SPWA SYARIAH (Studi tentang Seleksi Risiko dalam Asuransi Jiwa Syariah pada AJB. Bumi Putra 1912 Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-02-07)Tesis dengan judul "~onsKee~ad ilan dalam Asuransi Jiwa Syariah (Studi tentang Seieksi Risiko daiam Asuransi Siwa Syariah pada Am. Bumi Putra 1912 Yogyakarta)" inl menipakin sehh kaqa iimiah yaiig &sirisin Szrd"asa?lizii ... -
KONSEP MUSYAWARAH DAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-14)Penelitian ini mengkaji tentang konsep musyawarah dan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif hukum Islam. Pelaksanaan pengadaaan tanah untuk kepentingan umum dapat mencangkup dua proses ... -
Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP Dan RUU KUHAP
(Universitas Islam Indonesia, 2021-01-18)Penelitian ini berjudul Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHAP. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan konsep rechterlijk pardon atau permaafan hakim dalam RUU KUHP akan tetapi ...