Browsing Master of Law by Title
Now showing items 484-503 of 1464
-
Kepastian dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkair perbandingan ketentuan penjaminan polis sebelum dan sesudah adanya UU PPSK dan mengkaji dan menganalisis kepastian dan perlindungan hukum penjaminan polis ... -
Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah Susun di Makassar
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-26)Tesis ini membahas mengenai apakah pembeli mendapat kepastian hukum atas rumah susun yang luas unitnya lebih kecil, yang tidak sesuai daripada yang dimuat dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), bagaimana ... -
KEPASTIAN HUKUM AKAD SYARIAH YANG DIBUAT DALAM BENTUK AKTA NOTARIS (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-26)dibuat dalam bentuk akta Notaris yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang ... -
KEPASTIAN HUKUM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DISEKTOR KEHUTANAN TERHADAP lZlN USAHA PEMANFAATAN HASlL HUTAN KAYU
(Universitas Islam Indonesia, 2008-08-26)Investor akan tertarik menanamkan modalnya disuatu negara apabila dinegara itu memiliki iklim investasi yang baik. Walaupun secara teoritis Indonesia dapat menjadi negara yang tepat untuk tempat penanaman modal, namun ... -
Kepastian Hukum Pemberesan Harta Pailit Untuk Mengoptimalkan Pembayaran Utang
(Universitas Islam Indonesia, 2021-01-24)aling lambat 60 hari setalah permohonan pailit didaftarkan, maka keluarlah putusan pailit. Disinilah masih banyak permasalahan yang terjadi seperti, beban tagihan harta pailit yang besar setengah dari nilai harta pailit, ... -
KEPASTIAN HUKUM REGULASI TATA RUANG BAGI PERUNTUKAN INDUSTRI DALAM KERANGKA INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-04-30)Problem investasi di Indonesia salah satunya adalah persoalan kepastian hukum. Problem itu muncul karena terjadinya disharmonisasi perundangundangan yang terkait maupun persoalan sinkronisasi. Persoalan kepastian ... -
KEPEMILIKAN SEBUAH INVENSI SEORANG KARYAWAN YANG TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJA (Studi Kasus PT RAPP)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-08)Dewasa ini dunia telah semakin berkembang, pencapaian kemajuan dibidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah menjadikan interaksi antar negara, antar perusahaan di berbagai negara, antar individu sebagai ... -
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGIKUTI PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) DI KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Universitas Islam Indonesia, 2007)Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir?; (2) ... -
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN NADIR KOTA PEKALONGAN TERHADAP PARADIGMA WAKAF BENDA TETAP MENUJU WAKAF PROGRESIF
(Universitas Islam Indonesia, 2008-07-04)Menurut Undang-Undang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum waluf untuk mernisahkan dan 1 atau meyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya ... -
Kesadaran Pengendara Sepeda Motor Terhadap Larangan Merokok dan Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian Resor Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini menyajikan analisa terhadap Kesadaran Pengendara Sepeda Motor terhadap larangan merokok pada saat berkendara dan penegakan hukum oleh kepolisian Resor Sleman dalam menangani pelanggaran merokok pada ... -
KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BAGI YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-24)Penelitian ini mengkaji dan menganalisis Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya undang-undang yayasan mempunyai kewajiban melakukan penyesuaian anggaran dasar. Terkait penyesuaiannya berupa menyesuaikan anggaran dasar ... -
KESALAHAN PEMBERIAN SANKSI OLEH KPPU TERHADAP PIHAK LAIN DALAM PERSEKONGKOKOLAN TENDER
(Universitas Islam Indonesia, 2014-02-23)Dalam penegakan hukum persaingan usaha khususnya jika terjadi tindakan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah, sangat penting untuk menentukan pihak yang terlibat dalam persekongkolan ... -
KESENJANGAN MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (ANALISIS YURIDIS NORMATIF PASAL 7A DAN 7B UNDANG-UNDANG DASAR 1945)
(Universitas Islam Indonesia, 2014-04-19) -
KESEPAKATAN MARGIN KEUNTUNGAN ANTARA BA'I DAN MUSYTARI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK BRI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2009-10-16)Dalam pelaksanaan pembiayaan murabah terdapat peluang bagi pihak bai' untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya sebab dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tidak membatasi besar keuntungan yang dapat diperoleh oleh bai ... -
Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Partai Politik: Studi Atas Keterbukaan Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tesis ini menganalisa Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Kota Yogyakarta untuk mewujudkan suatu sistem demokrasi dalam suatu negara. Pendidikan politik merupakan ... -
KETERIKATAN PIHAK PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN (STUDI KASUS PADA PERJANJIAN JASA PEMASARAN PROPERTI)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-07-27) -
KETERTIBAN UMUM SEBAGAI DASAR PENOLAKAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN DI NEGARA-NEGARA ASIA)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-08-15)Aktivitas bisnis para pelaku usaha mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Setiap transaksi yang dilakukan tentunya terdapat pertentangan kepentingan atau sengketa. Sengketa-sengketa yang timbul ... -
KETIDAKJELASAN PROSEDUR BERACARA DALAM PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 1 TAHUN 2010
(Universitas Islam Indonesia, 2017-06-09) -
KETIDAKSEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PRODUKSI MINYAK BUMI PADA SUMUR-SUMUR TUA DI STRUKTUR BANYUBANG KECAMATAN JIKEN KABUPATEN BLORA JAWA TENGAH ANTARA KUD WARGO TANI MAKMUR DENGAN PT. PERTAMINA EP
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-03-11)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian produksi minyak bumi pada sumur-sumur tua di Struktur Banyubang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, ... -
Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Produksi Minyak Bumi Pada Sumur-Sumur Tua di Struktur Banyubang Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Jawa Tengah Antara Kud Wargo Tani Makmur Dengan PT. Pertamina EP
(UII, 2016)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian produksi minyak bumi pada sumur-sumur tua di Struktur Banyubang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, ...