Browsing Master of Law by Title
Now showing items 464-483 of 1464
-
KEKUATAN AKTA KUASA MENJUAL DALAM PROSES BALIK NAMA HAK ATAS TANAH (Analisis Putusan Nomor: 211 / Pdt.G / 2014/ PN.SLMN Jo.No.9/PDT/2016/PT.YYK)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-06-09) -
Kekuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Proses Balik Nama Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor: 211 / Pdt.G / 2014/ PN.SLMN Jo.No.9/PDT/2016/PT.YYK)
(Universitas Islam Indonesia, 2017) -
KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Terhadap Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, Putusan MK No 012-016- 019/PUU-IV/2006, Putusan MK No. S/PUU-V/2007, Putusan MK No. 22- 24/PUU-VI/2008 Dan Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008)
(Universitas Islam Indonesia, 2010-08-28)Penelitian ini adalah mengenai kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekauatan eksekutorial putusan Mahakarnh Konstitusi dalam rangka menjaga kemurnian k ... -
KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (Studi Terhadap Keputusan Bersama Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Jamaat Ahmadiyah dan Masyarakat)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-27)Kekuatan hukum SKB ditinjau dari Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan "studi terhadap SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang pengaturan Jemaat Ahmadiyah ... -
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BPSK SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-02-15)Konsumen seringkali tidak mengerti langkah apa yang harus ditempuh ketika dirinya dihadapkan pada suatu sengketa dengan pelaku usaha. Karena terbatasnya pemahaman dan kekuatan yang dimilikinya, konsumen tidak mengerti ... -
KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI (Analisis Terhadap Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-12-11)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus ... -
Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti (Analisis Terhadap Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)
(UII Yogyakarta, 2015-12-11)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ... -
Kekuatan Klausula Pengaman Diri Dalam Akta Bagi Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga siapapun (termasuk hakim), terikat dan tidak boleh menafsirkan apapun selain yang tertulis didalam akta. Ini merupakan makna akta Notaris mempunyai kekuatan ... -
KEKUATAN MENGIKATNYA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) MENURUT HUKUM KONTRAK DI INDONESIA (STUDI MoU ANTARA UD. ARIE SUKSES DENGAN APPH BANYUWANGI)
(Universitas Islam Indonesia, 2010-01-12)Pralctek pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) merupakan sesuatu ha1 yang baru dan pada awalnya bahkan tidak dikenal dalam hukum perikatan di Indonesia. Sebenarnya pralctek pembuatan MoU di Indonesia secara ... -
Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terkait Ketidakcakapan Penghadap Setelah Penandatanganan Akta
(Universitas Islam Indonesia, 2021-01-18)Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk hidup tidak lepas dari suatu perjanjian. Perjanjian yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yakni perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis dapat ... -
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK DALAM PROSES PERADILAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-16)Bahwa tesis ini meneliti tentang Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan rumusan masalah yaitu, bagaimana kekuatan hukum Akta Notaris dalam proses pembuktian ... -
KELALAIAN DIVESTASI SAHAM PT. NEWMONT NUSA TENGGARA (Studi Putusan Arbitrase UNCITRAL antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-02-05)Studi ini adalah studi terhadap putusan Arbitrase UNCITRAL antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT.Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama mengapa terjadi kelalaian dalam ... -
KELEMBAGAAN LEGISLATIF DESA BERDASARKAN UU NO. 2211999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UU NO. 3212004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2013-10-31)Studi ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan kedudukan lembaga legislatif desa menurut UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan masalah yang diajukan ... -
Kemampuan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2021-03-04)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan hukum pidana di Indonesia mengenai kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi dan kendala apa saja yang menjadi faktor dalam menanggulangi kejahatan siber ... -
KEMANDEGAN HAK INISIATIF DPRD KOTA PALANGKA RAYA (Analisis Dari Tahun 2004 - 2006)
(Universitas Islam Indonesia, 2007-04-27)Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi, yaitu fungsi DPRE dalam membentuk Peraturan Daerah bcrsama Kepala Daerah, baik walikota ataupun bupati. Usul Rancangall Peraturan Daerah bisa datang dari walikota, bisa ... -
KEMANDIRIAN DAN KERAHASIAAN DALAM MENJALANKAN JABATAN NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA PERSEKUTUAN PERDATA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian dan kerahasiaan serta aspek positif dan negatif Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai anggota persekutuan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif ... -
Kemandirian Dan Kerahasiaan Dalam Menjalankan Jabatan Notaris Sebagai Anggota Persekutuan Perdata
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian dan kerahasiaan serta aspek positif dan negatif Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai anggota persekutuan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif ... -
Kemandirian Notaris dalam Melaksanakan Kewajibannya Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2020-03-19)Tesis ini meneliti tentang kemandirian Notaris dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, pertama bagaimana kemandirian Notaris dalam ... -
KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2013)Pasca amandemen konstitusi tidak terlepas telah memberikan perubahan pada proses berjalannya pemerintahan daerah dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Pada Pasal 18 UUD 1945 menjadi titik sentral dalam memberikan ruang ... -
KENDALA-KENDALA PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI RIAU DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN
(Universitas Islam Indonesia, 2007-11-08)