KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Terhadap Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, Putusan MK No 012-016- 019/PUU-IV/2006, Putusan MK No. S/PUU-V/2007, Putusan MK No. 22- 24/PUU-VI/2008 Dan Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008)
Abstract
Penelitian ini adalah mengenai kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah
Konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekauatan
eksekutorial putusan Mahakarnh Konstitusi dalam rangka menjaga kemurnian
konstitusi.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis politis, yang dilakukan dengan
cara menekankan dan mengutamakan data-data yang bersifat studi pustaka. Jenis
data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan-bahan
kepustakaan dengan sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari
putusan Mahkamah Konstitusi, buku-buku yang menunjang dan peraturan
perundangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan eksekutorial putusan MK
dalam uji materi UU terhadap UUD terlihat sangat signih dalam rnenjaga
kemurnian konstitusi. Sehingga fungsi MK dalam menajaga kemurnian konstitusi
melalui uji materi UU terhadap UUD benar-benar terimplementasi dengan baik.
Hanya saja, dalam irnplementasi kewenangan MK tersebut, MK membuat putusan
dengan melampaui wewenangnya, bahkan sarnpai menabrak UU MK sendiri. Hal
ini tentunya membuat kedudukan MK sebagai lembaga negara mejadi sangat
super body.
Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat berupa bahan masukan dan
referensi bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini dan
memberikan sumbangan pemikiran yuridis dibidang hukum khususnya hukurn
tata negara, serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai
kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi.
Collections
- Master of Law [1445]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Pelemahan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-IV/2006, Putusan Nomor 1-2/Puu-XII/2014 Dan Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015)
DERRIE ADRIANSYAH PUTRA (Universitas Islam Indonesia, 2017-06-01)Kehadiran Komisi Yudisial tidak bisa dilepaskan dari adanya kekuasaaaan keakiman yang mandiri dan merdeka. Lebih lanjut keberadaan Komisi Yudisial merupakan amanat dari reformasi yang menuntut adanya pengawasan eksternal yang ... -
Pelemahan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-iv/2006, Putusan Nomor 1-2/Puu-xii/2014 dan Putusan Nomor 43/Puu-xiii/2015)
Putra, Derrie Adriansyah (Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Kehadiran Komisi Yudisial tidak bisa dilepaskan dari adanya kekuasaaaan keakiman yang mandiri dan merdeka. Lebih lanjut keberadaan Komisi Yudisial merupakan amanat dari reformasi yang menuntut adanya pengawasan eksternal ... -
Analisis Putusan Hakim mengenai Aspek Turut Serta terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Suap (Studi Kasus Putusan Nomor 45/pid.sus-tpk/2018/pt.bgl. Jo. Putusan Nomor 4/pid.sus-tpk/2018/pt.bgl Jo. Putusan Nomor 1219 K/pid.sus/2018)
Qoyyimah, Selda (Universitas Islam Indonesia, 2023)Tujuan dari adanya studi kasus hukum ini yaitu untuk memberikan Analisa mengenai putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL Jo Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL jo Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2018 terhadap aspek ...