Browsing Master of Public Notary by Title
Now showing items 55-74 of 160
-
Keabsahan Jabatan dan Akibat Hukum Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tempat Kedudukannya Berbeda dengan Kedudukannya Sebagai Notaris (Studi Kasus PPAT di Kabupaten Sleman)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Pejabat umum yang yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Notaris dan PPAT. Dalam Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT, diatur mengenai kebolehan Notaris dan PPAT untuk merangkap jabatan, namun dengan ... -
Keabsahan Salinan Akta Notaris yang Minutanya Belum ditandatangani Para Pengahadap (Studi Kasus Notaris di Gunung Kidul)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Notaris dalam pembuatan akta harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salinan akta notaris yang minuta aktanya ... -
Kedudukan Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Beserta Akta Pembebanan Hak Tanggungan Yang Terdapat Identitas Palsu
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01-28)Fungsi bank sebagai Lembaga intermediasi keuangan menjadikan bank memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara. Secara universal peran strategis bank terwujud melalui dua kegiatan utama yaitu penghimpunan ... -
Kedudukan Notaris Dalam Gugatan Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Tentang Pihak Dalam Gugatan Pembatalan Akta Autentik Pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 281/Pdt/2014/Pt.Smg)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-09-30)Penelitian ini dilatarbelakangi isu hukum tentang adanya perbedaan pertimbangan hukum Putusan 03/Pdt.G/2014/PN.Pwt. “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek”, dengan pertimbangan karena ada pihak lain ... -
Kedudukan Surat Kuasa Menjual Yang Dibuat Dihadapan Notaris Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Jual beli antara Darnin dan Pardoni dalam bentuk di bawah tangan dan diberikannya kuasa khusus dihadapan Notaris PPAT di wilayah hukum Kota Bengkulu kepada Darnin Dalam Perkara Nomor 2324/K/PDT/2016 Surat kuasa tersebut ... -
Kekuatan Pembuktiangrondkaart Milik Pt. Kereta Api Indonesia (Persero)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2021-04-15)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian grondkaart milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero)dan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kepemilikan ganda atas objek sengketa yang diterbitkan ... -
Kendala Dalam Pemasangan Ht-Elektornik Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
(Universitas Islam Indonesia, 2021-10-27)Tesis ini meneliti tentang kendala dalam pemasangan Hak Tanggungan Elektronik menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak ... -
Kendala Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bprs Margirizki Bahagia Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai kendala penerapan dan ... -
Kepastian Hukum Akta Jual Beli yang dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terkait Nominal Harga yang Tidak Sebenarnya di Kabupaten Bogor
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan akta jual beli dan juga kekuatan akta tersebut terkait nominal harga yang tidak sebenarnya dan menjelaskan akibat hukum yang diberikan ketika nominal harga yang ... -
Kepastian Hukum Bagi Pembeli Kios Berstatus HGB yang Tidak Dilakukan Dihadapan Notaris dan PPAT
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tesis ini meneliti tentang kepastian hukum pembeli kios berstatus HGB yang belum dilakukan lewat PPAT yaitu bahwa kejelasan objek perjanjian adalah unsur utama pada perjanjian jual beli, jika tidak berakibatkan batalnya ... -
Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan E-Rups
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12-23)Perseroan Terbuka dalam mengadakan RUPS, dapat dilakukan melalui media elektronik hasil e-RUPS dituangkan kedalam Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan e-RUPS belum ... -
Kepastian Hukum Kepemilikkan Hak Atas Tanah Adat Buton Ditinjau Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Studi Kasus di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini bertujuan; pertama, untuk mengetahui kepastian hukumkepemilikan hukum hak atas adat di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton berdasarkan UUPA. Kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum hak atas tanah adat ... -
Kepastian Hukum Pengaturan Risalah Rups Secara Telekonferensi dalam Undang-undang Perseroan Terbatas
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pengaturan risalah akta relaas RUPS PT Tertutup secara telekonferensi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas masih belum diatur secara jelas dan tegas, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Fokus kajian penelitian ini ... -
Kesesuaian Kode Etik Notaris dengan Nilai Nilai Islam
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian analisis ini mengkaji tentang bagai mana kesesuaian kode etik notaris dengan nilai nilai Islam. Rumusan permasalahan, Apakah Kode Etik Notaris memiliki kesesuaian dengan nilai nilai Islam dan Bagaimana pelanggaran ... -
Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penyimpanan Protokolnotaris Yang Telah Berumur 25 Tahun
(Universitas Islam Indonesia, 2020-12-17)Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap penyimpanan ProtokolNotaris yang telah berumur 25 tahun serta mengetahui tanggungjawab dari Notaris Penerima Protokol terhadap Pro ... -
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris di dalam Penegakan Kode Etik Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui koordinasi antara Majelis ... -
Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2022-06-09)Tesis ini meneliti tentang kewenangan notaris menjalani jabatannya. Masalah yang dirumuskan Pertama pelaksanaan kewenangan Notaris menjalani jabatannya setelah putusan pidana. Kedua kewenangan Majelis Pengawas Notaris ... -
Konsekuensi Yuridis Penyalahgunaan Keadaan Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah
(Universitas Islam Indonesia, 2022-06-24)Kesepakatan antara para pihak merupakan syarat penting dalam sebuah perjanjian. Namun, dalam praktiknya kesepakatan tersebut tidak selalu diberikan secara bebas. Ada beberapa perjanjian yang dibuat atas dasar keterpaksaan, ... -
Konsekuensi Yuridis Terhadap Pengesahan Kecocokan Fotokopi Dokumen Kependudukan dalam Kegiatan Pengumpulan Data Yuridis pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Kegiatan Pendaftaran Tanah dilakukan dengan dua cara yaitu secara sporadik dan sistematis. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan secara masal dimulai pemerintah melalui Direktorat Jenderal Agraria Departemen ... -
Kriteria Kecakapan Subjek Hukum Terhadap Akta Jual Beli (Perspektif Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kriteria kecakapan subjek hukum terhadap akta jual beli dalam prespektif Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1 ...