Konsekuensi Yuridis Terhadap Pengesahan Kecocokan Fotokopi Dokumen Kependudukan dalam Kegiatan Pengumpulan Data Yuridis pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bantul

Abstract

Kegiatan Pendaftaran Tanah dilakukan dengan dua cara yaitu secara sporadik dan sistematis. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan secara masal dimulai pemerintah melalui Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri sejak tahun 1981. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui akibat hukumnya Pengesahan Kecocokan Fotokopi Dokumen Kependudukan serta mengetahui model Pengesahan Kecocokan Fotokopi Dokumen Kependudukan dalam pengumpulan data yuridis pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bantul. Metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan analisisnya dengan menggunakan teori hukum, asas hukum, penafsiran hukum, dan logika hukum agar ditemukan jawaban atas isu-isu hukum secara diskriptif. Hasil penelitian: 1) Pengesahan kecocokan fotokopi sesuai surat aslinya dokumen kependudukan merupakan akta dibawah tangan (bukan akta autentik) karena notaris tidak membuatnya dan para pemohon tidak membuatnya di hadapan notaris sehingga akta tersebut bukan dari bentuk Ambtelijk akta maupun Partij Akta. 2). Akibat hukum Pengesahan kecocokan fotokopi sesuai surat aslinya yang merupakan akta dibawah tangan jika memenuhi syarat formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun bisa mengurangi kekuatannya jika terdapat sengketa perdata dengan pihak lain yang mengingkari isi dokumen dan tanda tangan dokumen. 3) Bahwa Pengesahan Kecocokan Fotokopi Dokumen kependudukan pada kegiatan PTSL di kabupaten Bantul sebagai unsur pendukung dan tidak mewajibkan untuk mengesahkan kecocokan fotokopi setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 4) Terdapat Tindakan Living Law didalam masyarakat dalam pengumpulan Dokumen Kependudukan pada program PTSL.